
Pokja BPBJ Aceh Dipanggil Terkait Penyelidikan Proyek Pokir, Publik Minta Transparansi
BANDA ACEH Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Aceh dipanggil oleh penyidik D
Hukum dan KriminalJAKARTA -Pernyataan dua menteri Kabinet Prabowo Subianto yang menyebut Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai "bos" menuai sorotan tajam publik dan pakar politik.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, secara terang-terangan menyebut Jokowi masih sebagai atasan mereka saat bersilaturahmi ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/4/2025), di saat Presiden Prabowo tengah melaksanakan lawatan luar negeri.
"Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya," ucap Trenggono disusul Budi Gunadi yang juga menyebut Jokowi sebagai "bosnya" kepada awak media.
Pernyataan itu menuai reaksi keras dari Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, yang menilai sikap para menteri tersebut tak pantas dan tidak menunjukkan loyalitas kepada Presiden Prabowo.
"Para menteri yang bersilaturahmi ke kediaman Joko Widodo dan menyebutnya bos tentu layak ditendang dari Kabinet Prabowo Subianto," tegas Jamiluddin, Senin (14/4/2025).
Ia bahkan memperingatkan bahwa keberadaan menteri yang loyal pada Jokowi bisa menjadi duri dalam daging di pemerintahan Prabowo.
"Dengan menyebut Jokowi sebagai bos, para menteri tersebut hanya mengabdi kepada Jokowi. Bisa saja mereka menggembosi Prabowo," ujarnya.
Sementara itu, Politikus PKS, Mardani Ali Sera, mengingatkan potensi munculnya fenomena "matahari kembar" dalam pemerintahan.
"Silaturahmi tetap baik, tapi jangan sampai ada matahari kembar," kata Mardani.
Ia juga menegaskan pentingnya loyalitas tunggal terhadap Presiden saat ini, yakni Prabowo Subianto.
Berbeda pandangan, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, meminta agar silaturahmi tersebut tidak dipolitisasi secara berlebihan.
"Kita tidak usah mempolitisir halal bihalal. Publik sudah bisa menilai mana yang tulus, mana yang tidak," ujarnya.
Menurutnya, konstitusi hanya mengenal satu pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan, yaitu Presiden.
"Tidak ada itu matahari kembar. Yang ada presiden dan wakil presiden. Silaturahmi itu tetap hal yang positif," tambahnya.
Meski menjadi kontroversi, pertemuan para menteri dengan Jokowi tetap menyisakan pertanyaan besar: loyalitas siapa yang mereka emban? Prabowo atau Jokowi?*
(tb/a008)
BANDA ACEH Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Aceh dipanggil oleh penyidik D
Hukum dan KriminalDELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya lokal melalui dukungan terhada
Seni dan BudayaJAKARTA Kematian merupakan bagian alami dari siklus kehidupan manusia. Namun, proses yang terjadi pada tubuh setelah seseorang meninggal
KesehatanJAKARTA Drawing babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan resmi digelar pada Kamis (17/7/2025) pukul 14.00 WIB di Hyatt
OlahragaMEDAN Unit Reskrim Polsek Medan Area berhasil mengamankan seorang pria berinisial MRP alias Reza (25), yang diduga kuat sebagai pelaku s
Hukum dan KriminalJAKARTA Draf Revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kini dapat diakses secara publik melalui situs resmi DPR RI. Hal ini
Hukum dan KriminalJAKARTA Artis Nikita Mirzani kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara dugaan pengancaman dan pem
EntertainmentJAKARTA Ahli forensik digital Rismon Sianipar menilai gugatan yang dilayangkan Farhat Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap
PolitikMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungannya terhadap program verifikasi pendataan kepemilikan tiga j
PemerintahanBATU BARA Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku melakukan penebaran sebanyak 5.000 ekor
Pertanian Agribisnis