Jumlah Peserta SPPI Meninggal Saat Latsarmil Bertambah Jadi Lima Orang
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia) menyampaikan perkembangan terbaru terkait pelaksanaan program
PERISTIWA
JAKARTA -Pernyataan dua menteri Kabinet Prabowo Subianto yang menyebut Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai "bos" menuai sorotan tajam publik dan pakar politik.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, secara terang-terangan menyebut Jokowi masih sebagai atasan mereka saat bersilaturahmi ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/4/2025), di saat Presiden Prabowo tengah melaksanakan lawatan luar negeri.
"Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya," ucap Trenggono disusul Budi Gunadi yang juga menyebut Jokowi sebagai "bosnya" kepada awak media.
Pernyataan itu menuai reaksi keras dari Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, yang menilai sikap para menteri tersebut tak pantas dan tidak menunjukkan loyalitas kepada Presiden Prabowo.
"Para menteri yang bersilaturahmi ke kediaman Joko Widodo dan menyebutnya bos tentu layak ditendang dari Kabinet Prabowo Subianto," tegas Jamiluddin, Senin (14/4/2025).
Ia bahkan memperingatkan bahwa keberadaan menteri yang loyal pada Jokowi bisa menjadi duri dalam daging di pemerintahan Prabowo.
"Dengan menyebut Jokowi sebagai bos, para menteri tersebut hanya mengabdi kepada Jokowi. Bisa saja mereka menggembosi Prabowo," ujarnya.
Sementara itu, Politikus PKS, Mardani Ali Sera, mengingatkan potensi munculnya fenomena "matahari kembar" dalam pemerintahan.
"Silaturahmi tetap baik, tapi jangan sampai ada matahari kembar," kata Mardani.
Ia juga menegaskan pentingnya loyalitas tunggal terhadap Presiden saat ini, yakni Prabowo Subianto.
Berbeda pandangan, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, meminta agar silaturahmi tersebut tidak dipolitisasi secara berlebihan.
"Kita tidak usah mempolitisir halal bihalal. Publik sudah bisa menilai mana yang tulus, mana yang tidak," ujarnya.
Menurutnya, konstitusi hanya mengenal satu pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan, yaitu Presiden.
"Tidak ada itu matahari kembar. Yang ada presiden dan wakil presiden. Silaturahmi itu tetap hal yang positif," tambahnya.
Meski menjadi kontroversi, pertemuan para menteri dengan Jokowi tetap menyisakan pertanyaan besar: loyalitas siapa yang mereka emban? Prabowo atau Jokowi?*
(tb/a008)
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia) menyampaikan perkembangan terbaru terkait pelaksanaan program
PERISTIWA
JAKARTA Partai Golkar menanggapi langkah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mulai melakukan safari politik bersama Partai Solidar
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Yulius Setiarto, mengusulkan agar pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara pelaksanaan
NASIONAL
MEDAN Menghabiskan waktu bersama keluarga saat akhir pekan bisa menjadi momen menyenangkan dengan mengunjungi pusat perbelanjaan yang me
PARIWISATA
DELI SERDANG Kebakaran hebat melanda sebuah bangunan yang diduga merupakan pabrik atau gudang sandal di Kilometer 12 Jalan Lintas Medan
PERISTIWA
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur belum memberikan izin pelaksanaan siaran langsung atau live streaming pada sidang perdana p
NASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah kebutuhan pokok di tingkat pedagang eceran nasional terpantau relatif stabil pada Sabtu (27/6/2026) pagi. Berdasa
EKONOMI
BANDA ACEH Musim durian kembali tiba di kawasan Barat Selatan (Barsela) Aceh. Ribuan penikmat buah berduri ini mulai berburu durian khas
PARIWISATA
GUADALAJARA Timnas Spanyol memastikan langkah ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026 dengan status juara Grup H usai mengalahkan Uruguay 10
OLAHRAGA
TORONTO Timnas Senegal menjaga peluang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai membantai Irak dengan skor telak 50 pada laga tera
OLAHRAGA