DELI SERDANG -Fraksi Demokrat DPRD Deliserdang secara tegas menolak wacana penggunaan hak angket yang digulirkan sejumlah anggota dewan terkait pemberhentian Kepala Desa Paluh Kurau, Yusuf Batubara.
Ketua Fraksi Demokrat Ikhwanul Ismar, S.Pd menilai, wacana tersebut sarat dengan kepentingan politik dan tidak berdasarkan kajian hukum yang objektif.
Baca Juga:
"Fraksi Demokrat tidak menemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan bupati terkait pemberhentian Kades Paluh Kurau," ujar Ikhwanul, Selasa (13/5/2025).
Menurutnya, langkah Bupati Deliserdang memberhentikan Yusuf Batubara sudah sesuai prosedur dan perundang-undangan, sebagaimana disampaikan oleh Inspektorat Deliserdang.
Baca Juga:
Ia bahkan turun langsung ke Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, untuk mendengarkan aspirasi warga secara langsung.
"Hasilnya jelas, mayoritas masyarakat dan tokoh-tokoh di sana menyambut baik keputusan tersebut. Mereka menyatakan Yusuf Batubara kerap menghambat program kelompok tani dan bersikap arogan dalam melayani masyarakat," jelasnya.
Ikhwanul menegaskan, sikap Fraksi Demokrat didasarkan pada dua aspek utama: hukum dan sosial.
"Tidak ada pelanggaran hukum, dan secara sosial masyarakat mendukung. Jadi kami menilai hak angket ini hanya karena birahi politik yang kebablasan," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Inspektorat Deliserdang, Edwin Nasution, SH menyatakan bahwa pemberhentian Yusuf Batubara dilakukan berdasarkan temuan pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban kepala desa.
"Pemkab Deliserdang tidak bertindak sewenang-wenang. Semuanya sudah melalui kajian hukum yang matang," tegas Edwin.
Tak hanya Demokrat, penolakan terhadap hak angket juga disuarakan Fraksi PDIP dan Gerindra.
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Aceh pada Minggu, 27 Juli
Nasional
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Minggu, 27
Nasional
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan