Sumut Luncurkan Sistem Registrasi Bisnis SDGs, Diklaim Pertama di Indonesia
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (T
EKONOMI
BANDUNG – Rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat, 16 Mei 2025, mendadak memanas setelah seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out dari ruang sidang.
Aksi ini dipicu pernyataan kontroversial Gubernur Dedi Mulyadi dalam forum Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei lalu yang dinilai merendahkan martabat DPRD.
Anggota Fraksi PDIP Memo Hermawan menyatakan bahwa pihaknya sakit hati dan kecewa atas pidato Gubernur yang terkesan mendiskreditkan lembaga legislatif.
"Kami merasa prihatin DPRD direndahkan dan dilecehkan. Ini bukan sekadar pembelaan terhadap fraksi, tapi terhadap institusi DPRD sebagai representasi rakyat Jawa Barat," tegas Memo.
Memo yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPRD Jabar itu langsung menginstruksikan seluruh anggotanya untuk meninggalkan ruang sidang sebelum rapat berlanjut.
Aksi tersebut turut diikuti Wakil Ketua DPRD dari PDIP, Ono Surono, serta seluruh anggota fraksi.
Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat menyampaikan interupsi dan mempertanyakan etika Gubernur dalam menyampaikan pernyataan di forum publik.
"Saya menilai Gubernur Dedi Mulyadi telah mendiskreditkan DPRD dan tidak membuka ruang dialog dengan kami. Kalau memang DPRD dianggap tidak dibutuhkan, maka tak usah bahas Raperda," ucap Doni.
Aksi walk out dilakukan di tengah agenda pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), termasuk soal pelaksanaan usaha pertambangan dan administrasi kependudukan.
Rapat tetap dilanjutkan oleh pimpinan dewan, namun tanpa kehadiran Fraksi PDIP.
Memo Hermawan menegaskan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif di Jawa Barat sudah tidak harmonis dalam beberapa waktu terakhir.
Ia mendorong Gubernur Dedi Mulyadi untuk segera memberikan klarifikasi secara langsung di hadapan sidang DPRD.
"Hubungan ini harus diperbaiki. Gubernur tidak bisa jalan sendiri tanpa melibatkan DPRD. Kita sama-sama wakil rakyat, maka harus ada saling menghargai," ujar Memo.
Fraksi PDIP juga mempertimbangkan untuk menggunakan hak interpelasi sebagai langkah lanjutan jika klarifikasi tidak segera diberikan.
Memo Hermawan adalah tokoh senior PDIP asal Garut.
Ia pernah menjabat sebagai Bupati Garut menggantikan Agus Supriadi yang ditahan KPK.
Kini, Memo menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPRD Jawa Barat, mewakili Dapil Garut.
Aksinya yang memimpin walk out mendapat perhatian publik karena dianggap mencerminkan ketegasan dalam menjaga marwah institusi legislatif.
"Kami Fraksi PDI-P walk out demi kehormatan DPRD, bukan demi fraksi," pungkas Memo.*
(tm/a008)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (T
EKONOMI
JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan agar sistem verifikasi biometrik, seperti sidik jari hingga reti
EKONOMI
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan kenaikan harga avtur di dalam negeri masih berada pada level
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan untuk membahas solusi hunian bagi wa
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, seperti
EKONOMI
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa kebijakan One Day No Car (ODNC
PEMERINTAHAN
JAKARTA Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerit
ENTERTAINMENT
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil lima saksi dari biro perjalanan atau travel agent terkait dugaan korupsi d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL