JAKARTA– Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, tengah menjadi sorotan usai ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Pengawasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Penunjukan ini menimbulkan polemik karena diduga bertentangan dengan Undang-Undang KPK.
Baca Juga:
Dalam Pasal 29 huruf i UU KPK, disebutkan bahwa pimpinan KPK dilarang merangkap jabatan lain, baik struktural maupun jabatan lainnya, selama menjabat.
Merespons hal tersebut, Setyo menyatakan bahwa posisinya di Danantara masih dalam proses pengkajian internal oleh KPK.
Baca Juga:
"KPK akan mengkaji kedudukan saya di dalam komite tersebut. Proses itu akan dikaji," kata Setyo di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).
Menurutnya, proses kajian ini melibatkan sejumlah unit di KPK seperti Biro Hukum, Kesekjenan, hingga pegawai struktural dan fungsional, demi memastikan tidak ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
"Supaya nanti tidak salah memaknai tentang masalah rangkap jabatan, karena itu sering kali dimaknai berbeda-beda. Prinsipnya, saat ini sedang dikaji," jelasnya.
Meski tengah dikaji, Setyo memastikan bahwa KPK tidak akan serta-merta meninggalkan BPI Danantara, dan membuka kemungkinan pendampingan melalui kedeputian pencegahan.
"Kita tetap memiliki kedeputian pencegahan untuk kemudian melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan para pihak agar tetap on the track," tambahnya.
Untuk diketahui, selain Ketua KPK, sejumlah pejabat tinggi lainnya juga ditunjuk sebagai pengawas BPI Danantara, yakni Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Ketua BPK Isma Yatun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Penunjukan ini menimbulkan diskursus publik mengenai potensi konflik kepentingan dan urgensi menjaga independensi lembaga antikorupsi, sebagaimana amanat reformasi dan UU KPK.
DELI SERDANG Muhammad Razali dan Budi Syahputra alias Kecut resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mel
Hukum dan Kriminal
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya mengungkap identitas wanita yang berada di dalam mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama Kementerian Pertanian saat ini ten
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik