Medlin Gagasan Agung Layani Perwakilan RI di Astana, Prof Agus: Relevan untuk Ombudsman
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk tidak pilih kasih dalam menertibkan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ia meminta agar tambang-tambang ilegal atau yang berada dekat kawasan wisata juga mendapat perhatian dan penindakan tegas.
Dalam keterangan tertulisnya pada Senin (9/6), Mulyanto menyoroti penertiban tambang yang dilakukan Kementerian ESDM terhadap PT Gag Nikel, perusahaan tambang milik BUMN yang lokasinya justru jauh dari objek wisata. Ia menilai penertiban itu belum menyentuh inti persoalan.
"Menteri ESDM semestinya menindak tegas tambang-tambang nikel tanpa izin yang merusak lingkungan di kepulauan Raja Ampat. Apalagi tambang yang dekat dengan obyek pariwisata," ujar Mulyanto.
Mulyanto menilai, tambang-tambang yang dekat dengan lokasi wisata telah menjadi sumber keresahan masyarakat dan berpotensi mencemari lingkungan laut yang kaya biodiversitas.
Ia mengingatkan bahwa Raja Ampat merupakan ikon pariwisata Indonesia yang telah dikenal dunia, sehingga harus dijaga kelestariannya.
"Yang dihebohkan dan dilaporkan masyarakat kan terutama adalah tambang yang dekat dengan obyek wisata. Jangan dibelokkan atau pilih kasih. Tindak tegas semua perusahaan tambang yang mencemari lingkungan laut Raja Ampat," tegasnya.
Lebih lanjut, Mulyanto mengingatkan pentingnya paradigma environment social governance (ESG) dalam aktivitas pertambangan. Menurutnya, orientasi perusahaan tambang tidak boleh semata-mata mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar.
"Jangan sampai masyarakat alih-alih mendapat manfaat dari tambang, malah justru jadi korban. Pemerintah harus intervensi segera untuk melindungi warga dan lingkungannya," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara aktivitas PT Gag Nikel di Raja Ampat sejak Kamis, 5 Juni 2025, menyusul penolakan dari aktivis lingkungan. Namun hingga kini, belum ada keputusan terkait tambang-tambang lain yang beroperasi lebih dekat dengan kawasan wisata utama di Raja Ampat.*
(oz/j006)
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI
BANDA ACEH Keputusan Presiden mengevaluasi kepemimpinan birokrasi di Aceh mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik. Langkah ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimanta
NASIONAL
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk
EKONOMI
JAKARTA Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dinilai dapat mengubah strategi tersangka dan kuasa hukumnya d
HUKUM DAN KRIMINAL