JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, angkat bicara mengenai desakan sejumlah pihak, termasuk Forum Purnawirawan TNI, yang mendorong proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Habiburokhman menegaskan bahwa Gibran telah terpilih secara konstitusional melalui mekanisme Pemilihan Umum yang sah dan demokratis.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati pilihan rakyat.
"Sudah, kita hormati hasil pemilu ya," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (9/7/2025).
Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI telah melayangkan surat resmi kepada DPR/MPR RI pada 2 Juni 2025 yang berisi permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran.
Surat tersebut ditandatangani sejumlah tokoh militer senior, antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Namun hingga saat ini, DPR/MPR belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan tersebut.
Dalam pernyataannya, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto menyebut bahwa pendekatan konstitusional melalui surat adalah langkah elegan dan beretika.
Namun, jika tidak direspons, Forum mengancam akan mengambil langkah lebih tegas.
"Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa, kita duduki MPR Senayan sana," ucap Slamet di Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).
Habiburokhman menilai bahwa segala bentuk dinamika politik harus tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi.
Ia menegaskan, DPR RI berkomitmen menjalankan tugasnya sesuai mekanisme yang berlaku, tanpa tekanan dari pihak mana pun.
MEDAN Unit Opsnal Reskrim Polsek Medan Timur berhasil menangkap dua pria yang kedapatan mencuri besi pipa jemuran milik warga di Jalan P
Hukum dan Kriminal
MEULABOH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, memimpin Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025 di Mapolres Aceh Ba
Nasional
JAKARTA Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi nonaktif terhadap tiga anggota DPR nonaktif dan mengaktifkan kembali d
Politik
MEDAN Personel Polda Sumatera Utara, Aipda ES, resmi dipecat tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti menjual barang bukti 1 kilogram
Hukum dan Kriminal
MEDAN Universitas Sumatera Utara (USU) mencatat pencapaian bersejarah dalam kancah akademik internasional. Berdasarkan QS World Universi
Pendidikan
JAKARTA Polda Metro Jaya memastikan akan mengumumkan hasil tes DNA terhadap dua kerangka manusia yang ditemukan di Gedung Administrasi A
Peristiwa
MEDAN Personel Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Medan Tembung akhirnya berhasil menangkap salah satu pelaku pengeroyokan terhadap seora
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Keuskupan ManokwariSorong, Mgr. Hilarion Datus Lega, menyerukan agar Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI), keuskupan k
Nasional
BATU BARA Lagi dan lagi, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Batu Bara disibukkan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di Ik
Peristiwa
KOTA TANGERANG Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota menggagas program pemberdayaan ekonomi bagi para pengemudi ojek online (Ojol) melal
Nasional