Diskusi LHKP-PWMSU Himpun Pemikiran Bening untuk Masukan di Muktamar Muhammadiyah 2027

MEDAN — Politik kepartaian menjadi sorotan utama dalam diskusi politik bulanan yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (LHKP-PWMSU), Sabtu (12/7), di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Sisingamangaraja, Medan.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah akademisi ternama sebagai pembicara, yakni Dr Warjio, Dr Faisal Riza, Dr Mujahiddin dan Dr Amsal Nasution, dengan moderator Dr Sahran Saputra.

Diskusi yang berlangsung dinamis ini bukan sekadar rutinitas bulanan. Ketua Panitia, Abdul Rahim Siregar, menegaskan bahwa forum ini memiliki makna strategis dalam membangun dialektika pemikiran yang jernih di kalangan intelektual dan kader Muhammadiyah, khususnya terkait dinamika politik nasional.

"Diskusi ini bukan sekadar kegiatan rutin. Dalam momentum yang tepat seperti saat ini, kami juga bermaksud menghimpun pemikiran-pemikiran bening dari para akademisi dan peneliti independen untuk dijadikan masukan penting dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 2027 mendatang yang Insya Allah akan diselenggarakan di Medan," ujar Abdul Rahim.

Politik Kepartaian: Antara Relevansi dan Krisis Representasi

Salah satu isu utama yang mencuat dalam diskusi ini adalah krisis representasi dalam sistem politik kepartaian di Indonesia. Dr Warjio menyoroti bagaimana partai politik mengalami erosi kepercayaan publik akibat pragmatisme elektoral dan lemahnya konsistensi ideologis.

"Kita menyaksikan bagaimana partai politik tak lagi menjadi institusi pendidikan politik rakyat. Mereka lebih sibuk mempertahankan kekuasaan ketimbang memperjuangkan agenda kerakyatan," papar Warjio, dosen ilmu politik FISIP Universitas Sumatera Utara.

Dr Faisal Riza menambahkan bahwa transformasi partai politik Indonesia masih tersandera oleh pola patronase dan oligarki, sehingga membatasi partisipasi masyarakat luas, terutama generasi muda dan kelompok-kelompok alternatif.

"Ketika politik dimonopoli elite, maka suara-suara moral, seperti yang sering disuarakan Muhammadiyah, harus lebih nyaring disampaikan ke ruang publik," ujarnya.

Muhammadiyah dan Politik Etis

Diskusi ini juga menjadi ajang refleksi posisi Muhammadiyah dalam politik praktis dan etis. Dr Mujahiddin mengingatkan bahwa Muhammadiyah memiliki tanggung jawab historis untuk menjadi kekuatan moral yang menuntun arah perubahan bangsa.

"Muhammadiyah tidak harus menjadi partai politik, tetapi ia harus menjadi penentu arah moral politik bangsa," kata Mujahiddin.