SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melontarkan kritik menohok terhadap kebiasaan sejumlah pejabat yang dinilai terlalu sibuk membuat konten saat melakukan kunjungan ke daerah-daerah.
Sindiran tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang digelar di Kantor Bappeda Jateng, Rabu (23/7).
Dalam forum yang dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah dan perwakilan lintas instansi tersebut, Luthfi menyoroti fenomena pejabat yang lebih fokus pada pencitraan di media sosial dibanding menyerap langsung aspirasi masyarakat.
Baca Juga:
"Sekali-kali ke kampung tak usah pakai media. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Enggak usah gaya 'halo gaes'. Begitu dikritik di media, malah sibuk membela diri," ujarnya disambut tawa para peserta rapat.
Gubernur Luthfi juga sempat memeragakan gaya vlogger pejabat yang sibuk membuat narasi saat kunjungan lapangan, seolah lebih mementingkan tampilan visual ketimbang substansi kegiatan.
Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk pendekatan yang tidak esensial dan kurang empati terhadap permasalahan riil warga.
Lebih lanjut, Luthfi menegaskan bahwa tugas utama seorang pejabat adalah bekerja langsung menyelesaikan masalah masyarakat, bukan sekadar menunjukkan kehadiran melalui sorotan kamera.
Ia mengajak semua elemen birokrasi untuk meninggalkan gaya kerja feodal dan fokus pada pelayanan yang tulus.
"Turun ke lapangan bukan berarti harus ramai-ramai bawa kamera dan pengawalan berlebihan. Masyarakat kita butuh solusi, bukan tontonan," tegasnya.
Pernyataan Gubernur Jateng ini pun viral di media sosial, menuai beragam respons dari publik.
Banyak warganet mengapresiasi ketegasan Luthfi yang dinilai mewakili keresahan masyarakat terhadap maraknya budaya 'ngonten' oleh pejabat.
Namun, ada pula yang menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan kontroversi karena dianggap menyindir pihak tertentu secara tidak langsung.
Meski demikian, Luthfi menegaskan bahwa ucapannya semata-mata bertujuan mengingatkan semua pihak untuk kembali ke esensi pelayanan publik yang rendah hati dan berdampak nyata.*
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan