JAKARTA – Kuasa hukum sekaligus Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi mengenai rencana pelaksanaan Kongres PDIP dalam waktu dekat.
Menurutnya, perhatian utama partai saat ini adalah fokus pada pendampingan hukum terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, yang tengah menghadapi proses hukum di Pengadilan Tipikor Jakarta.
"Saya pikir, saya tidak tahu ya ada kongres atau tidak, karena sekarang fokus kami adalah mendampingi Mas Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen," kata Ronny saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).
Baca Juga:
Ronny menjelaskan bahwa dirinya secara rutin menyampaikan laporan perkembangan hukum Hasto kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dari laporan tersebut, Megawati memberikan instruksi agar tim hukum terus memberikan pendampingan penuh kepada Hasto hingga kasusnya tuntas.
Baca Juga:
"Tentunya saya diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang hukum. Tugas saya adalah mendampingi Mas Hasto, dan segala sesuatunya sudah diserahkan kepada tim hukum," ujar Ronny.
Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara kepada Hasto Kristiyanto pada Jumat (25/7/2025).
Ia dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan tidak terbukti dalam dakwaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
Pihak Hasto saat ini memiliki waktu 7 hari untuk menentukan sikap atas putusan tersebut, termasuk opsi mengajukan banding.
"Terkait dengan upaya hukum apa ke depannya, nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman. Tentunya ini kita masih menunggu putusannya untuk diterima secara utuh," pungkas Ronny.
Meski isu Kongres PDIP ramai dibicarakan publik menyusul berbagai dinamika politik internal dan eksternal, pernyataan Ronny menegaskan bahwa belum ada agenda resmi yang mengarah pada Kongres, setidaknya hingga penyelesaian kasus hukum Sekjen PDIP tersebut.*
(kp/a008)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal