
Silahturahmi Nasional IKWI, Ketua Umum Tekankan Solidaritas dan Profesionalisme
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
PolitikJAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, hingga saat ini masih tercatat sebagai kader partai berlambang pohon beringin tersebut.
Hal ini disampaikannya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (19/8).
"Per hari ini, Setya Novanto masih merupakan kader Partai Golkar. Jadi, beliau tetap menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar," ujar Doli.
Doli menjelaskan bahwa pasca kasus korupsi proyek KTP elektronik yang menjerat Setya Novanto (Setnov), tidak pernah ada surat pengunduran diri dari yang bersangkutan.
Selain itu, partai juga tidak pernah secara resmi mengeluarkan surat pemberhentian terhadap dirinya.
"Sejauh ini belum pernah ada pengunduran diri dari Pak Setnov, dan Partai Golkar juga tidak pernah mengeluarkan surat pemberhentian terhadap beliau," jelasnya.
Menanggapi status bebas bersyarat yang kini disandang Setnov, Doli menyampaikan rasa syukur karena proses hukum yang dijalani kadernya telah selesai.
Namun, ia juga menegaskan bahwa kebebasan bersyarat tentu membawa konsekuensi dalam aktivitas seseorang.
"Kami bersyukur karena ada kader kami yang telah menyelesaikan proses hukumnya. Tentu, dengan status bebas bersyarat, ada batasan-batasan aktivitas yang tidak sebebas individu yang benar-benar bebas murni," ujar Doli.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan Setnov kembali aktif dalam kepengurusan partai, Doli menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan pribadi yang bersangkutan.
Ia menyebut bahwa Partai Golkar pada prinsipnya terbuka terhadap semua kader yang ingin kembali aktif, namun juga menekankan bahwa komposisi partai saat ini sudah mengalami perubahan.
"Kalaupun Pak Novanto bersedia untuk kembali aktif, tentu kita akan tempatkan sesuai dengan kondisi dan posisi beliau saat ini, baik dari sisi pengalaman, senioritas, maupun dinamika kepengurusan partai yang kini lebih banyak diisi oleh kader-kader muda," ungkapnya.
Ahmad Doli juga menegaskan bahwa Golkar kini tengah bertransformasi dengan semangat regenerasi dan pembaruan di tubuh partai.
Oleh karena itu, setiap kader yang ingin berkontribusi kembali akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan partai saat ini.
"Era kepemimpinan sekarang sudah berubah. Banyak kader muda yang turut aktif. Jadi, dinamika internal partai tentu akan menjadi pertimbangan dalam setiap penempatan kader," pungkasnya.
Setya Novanto sebelumnya terjerat kasus korupsi proyek KTP elektronik dan divonis 15 tahun penjara.
Baru-baru ini, ia dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani sebagian besar masa hukumannya di Lapas Sukamiskin, Bandung.*
(cn/a008)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
PolitikJAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan KriminalJakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan KriminalJAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
PolitikJAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan KriminalBANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
PemerintahanMEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan KriminalJAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
PemerintahanJAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
EkonomiJAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan