Mendes Yandri Bantah Terlibat dalam Dualisme APDESI: “Saya Hanya Diundang”

JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, membantah tudingan keterlibatannya dalam konflik internal Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

Saat ditemui usai acara HUT ke‑27 PAN di Senayan Park, ia menegaskan bahwa pertemuannya dengan Asep Anwar Sadat terjadi atas undangan, bukan sebagai pihak yang menginisiasi.

"Itu saya yang diundang," tegas Yandri, Minggu (24/8/2025) malam.

Baca Juga:

• Puan Maharani Respons Demo Bubarkan DPR: Kami Dengarkan Aspirasi Masyarakat
• KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Wamenaker: Biaya Sertifikasi K3 Melonjak dari Rp275 Ribu Jadi Rp6 Juta

Yandri juga menyampaikan rencananya menghadiri Rakernas yang diselenggarakan oleh kubu mantan SekJen APDESI tersebut, yang menurut undangan digelar di kantor Kemendes PDT pada Senin (25/8/2025).

"Saya insyaallah hadir," tambahnya.

Baca Juga:

• Dubes Rusia Tegaskan Tak Pernah Rekrut WNI Jadi Tentara Bayaran: Kasus Satriya Arta Tanggung Jawab Pribadi
• Dokter Tifa Luncurkan Buku “Jokowi’s White Paper”, Angkat Isu Keabsahan Dokumen dan Kepemimpinan

Sebagai politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri kembali menyatakan bahwa tidak terdapat dualisme dalam tubuh APDESI.

"APDESI enggak ada kubu-kubuan."

Sementara itu, pihak pimpinan DPP APDESI di bawah H. Surtawijaya menyebarkan surat imbauan tertanggal 23 Agustus 2025, agar seluruh anggota tidak menghadiri Rakernas kubu Asep Anwar Sadat.

Surat tersebut menyatakan bahwa hanya DPP APDESI yang sah, dengan SKT Kemendagri No. 1000‑00‑00/052/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022, yang diakui sebagai organisasi resmi, dengan Surtawijaya sebagai Ketua Umum terpilih untuk masa bakti 2021–2026.

Munaslub yang digagas kubu Asep Anwar Sadat pada April 2024 di Palembang, menurut dokumen tersebut, dianggap inkonstitusional karena hanya dihadiri oleh sejumlah DPD tidak aktif dan tidak mendapat izin pihak berwenang.

APDESI pimpinan Surtawijaya telah melaporkan hal ini ke Kementerian Dalam Negeri, yang hingga kini hanya mengakui kepengurusan berdasarkan SKT resmi tersebut.

Dugaan keterlibatan Yandri semakin diperkuat oleh tudingan bahwa ia memfasilitasi pertemuan antara Asep Anwar Sadat dan sejumlah pihak, termasuk di kediaman pribadinya di Serang dan Rumah Dinas Menko Pangan bersama Zulkifli Hasan.

Puan Maharani Respons Demo Bubarkan DPR: Kami Dengarkan Aspirasi Masyarakat

KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Wamenaker: Biaya Sertifikasi K3 Melonjak dari Rp275 Ribu Jadi Rp6 Juta

Dubes Rusia Tegaskan Tak Pernah Rekrut WNI Jadi Tentara Bayaran: Kasus Satriya Arta Tanggung Jawab Pribadi

Dokter Tifa Luncurkan Buku “Jokowi’s White Paper”, Angkat Isu Keabsahan Dokumen dan Kepemimpinan

Megawati Minta Presiden Prabowo Tindak Tegas Buzzer: Memecah Belah Bangsa

25 Tahun Vakum, Kursi Wakil Panglima TNI Diisi Kembali oleh Jenderal Tandyo Budi