Kejati Sumut Mulai Usut Dugaan Korupsi KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I, Masuk Tahap Pulbaket
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Untuk Indonesia Raya (AMSU RINDRA), Zulhamri Daeng, menjadi sorotan usai memimpin aksi unjuk rasa di Kantor DPD Gerindra Sumut pada Rabu (27/8).
Aksi tersebut menuntut pencopotan Zakky Shahri dari jabatan Ketua DPRD Deli Serdang sekaligus Ketua DPC Gerindra Deli Serdang.
Namun, pasca aksi tersebut, Zulhamri dihujat dan diterpa kabar hoaks.
Di sejumlah media online dan perbincangan warganet, ia disebut-sebut sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjabat Ketua PAC PKB Medan Kota.
Tuduhan ini membuatnya dianggap janggal karena menggelar aksi di kantor Partai Gerindra.
"Faktanya saya bukanlah kader PKB dan bukan Ketua PAC PKB Medan Kota. Saya perlu mengklarifikasi ini untuk membersihkan nama saya dari hujatan dan fitnah yang bisa merusak kredibilitas saya dan nama keluarga," tegas Zulhamri dalam keterangan pers, Kamis (28/8).
Zulhamri menegaskan bahwa aksinya murni membawa nama AMSU RINDRA, sebuah aliansi yang menghimpun berbagai elemen masyarakat Sumatera Utara lintas organisasi dan partai, yang memiliki komitmen mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045.
"Aliansi ini bukan onderbow Partai Gerindra, melainkan aliansi masyarakat. Kami sudah lama mengikuti sepak terjang Zakky Shahri sejak era kepemimpinan Bupati Asril Tambunan hingga Lomlom Suwondo. Ada kesan kuat sikap politiknya tidak sejalan dengan Asta Cita di Deli Serdang, sehingga kami memutuskan melakukan aksi demo," jelasnya.
Menurutnya, aksi digelar di Kantor DPD Gerindra Sumut karena pergantian Ketua DPRD Deli Serdang hanya bisa dilakukan melalui mekanisme internal partai yang mengusulkan kadernya ke DPP maupun DPD Gerindra.
Zulhamri mengaku hujatan serta kabar bohong yang dialamatkan kepadanya merupakan bentuk tekanan agar AMSU RINDRA berhenti bersuara.
Namun ia menegaskan tidak gentar menghadapi fitnah maupun intimidasi, bahkan sejak awal mengirim surat pemberitahuan aksi ke Polresta Medan dan DPD Gerindra Sumut.
"Jika saudara Zakky Shahri masih terkesan tidak mendukung Asta Cita, AMSU RINDRA akan kembali turun ke jalan dengan menghadirkan ribuan massa di Kantor DPRD Deli Serdang," ujarnya.
Lebih jauh, Zulhamri mengaku mendapatkan tambahan informasi terkait dugaan kejanggalan anggaran perjalanan dinas Ketua DPRD Deli Serdang.
Ia menyebut nilai anggaran yang digunakan Zakky Shahri diduga mencapai miliaran rupiah.
"Saya tengah mengumpulkan kebenaran data yang kita terima. Apa betul atau tidak anggaran perjalanan dinas ketua DPRD sudah tembus Rp1,2 miliar, sementara ada anggota DPRD lain yang hanya ratusan juta bahkan ada yang sekitar Rp40 juta saja," ungkapnya.
Zulhamri yang dikenal sebagai tokoh pemuda dan aktivis sosial ini menegaskan, pihaknya akan terus mengawal isu tersebut demi transparansi penggunaan anggaran dan keberpihakan pada masyarakat Deli Serdang.*
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL