Wacana War Tiket Haji Tuai Kritik, Komnas Haji Ingatkan Risiko bagi Jemaah Lansia
JAKARTA Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) meminta wacana penerapan sistem war tiket untuk keberangkatan ibadah haji dikaji lebih mend
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah kepemimpinan Muhammad Mardiono.
Keputusan ini diambil setelah berkas administrasi yang diajukan kubu Mardiono dinyatakan lengkap dan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar ke-9 PPP di Makassar.
"Setelah dilakukan penelitian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Muktamar ke-9 di Makassar, yang tidak mengalami perubahan, maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono," ujar Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (2/10/2025).Baca Juga:
Penandatanganan SK tersebut dilakukan pada Rabu, 1 Oktober 2025, sekitar pukul 10.00 WIB.
Supratman mengungkapkan, meski dirinya telah menandatangani surat tersebut, ia belum mengetahui apakah pihak PPP sudah mengambil dokumen tersebut dari Kementerian Hukum dan HAM.
"Apakah sudah diambil, saya belum tahu. Karena saya sudah menyerahkan kepada teman-teman di Kementerian Hukum untuk disampaikan. Yang jelas, saya sudah tandatangani SK pengesahan kepengurusan itu," jelasnya.
Keputusan ini sekaligus menjadi titik terang atas konflik dualisme yang sempat melanda internal PPP.
Sebelumnya, partai berlambang Ka'bah itu diwarnai perebutan kursi ketua umum antara dua kubu, yakni kubu Muhammad Mardiono dan kubu Agus Suparmanto.
Kedua belah pihak saling mengklaim kepemimpinan berdasarkan hasil aklamasi yang mereka anggap sah.
Situasi tersebut sempat membuat posisi hukum partai tidak jelas, terutama menjelang proses politik dan persiapan internal partai ke depan.
Kemenkumham menjadikan AD/ART hasil Muktamar ke-9 PPP di Makassar sebagai dasar utama dalam melakukan verifikasi.
Tidak adanya perubahan dalam AD/ART tersebut menjadi landasan kuat bagi kementerian untuk menyatakan kubu Mardiono sah secara administratif.
Langkah pengesahan ini dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan stabilitas dan soliditas di internal PPP, sekaligus memberikan kejelasan hukum kepada partai yang merupakan bagian dari koalisi pemerintahan tersebut.*
(bi/a008)
JAKARTA Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) meminta wacana penerapan sistem war tiket untuk keberangkatan ibadah haji dikaji lebih mend
NASIONAL
MEDAN Seorang jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), Sutrisno Pangaribuan menyebutkan, potongan video ceramah Muhammad Jusuf Ka
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan tajam pada perdagangan awal pekan ini, Senin (13/4
EKONOMI
JAKARTA Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia masih mengenal dan menilai Pancasila se
NASIONAL
JAKARTA Polemik pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergulir. Dewan Pe
POLITIK
JAKARTA Polemik terkait isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo kembali memanas. Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyampaikan pesan e
POLITIK
JAKARTA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak umat Islam untuk menjaga adab dan kehormatan AlQur&039an menyusul kasus dua wa
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk tetap berpedoman pada aturan dalam
POLITIK
JAKARTA Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengungkapkan bahwa negosiasi tingkat tinggi antara Iran dan Amerika Serikat berlangsu
INTERNASIONAL
OlehHabiburokhmanPERNYATAAN Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya bahwa ada fenomena inflasi pengamat ada benarnya. Banyak se
OPINI