Pegawai Lapas Kelas I Medan Raih Penghargaan Usai Sabet Prestasi Kick Boxing
MEDAN Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan, Fonika Affandi, memberikan piagam penghargaan kepada pegawai berprestasi, Fra
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN –Senior PDIP Sumut Budiman Nadapdap mendorong Direktorat Reserse Siber Poldasu untuk menuntaskan pengaduan Ketua DPC PDIP Medan Hasyim SE, perihal pencemaran nama baiknya karena disebut beristri dua oleh salah satu akun FB.
Hasyim disebutnya seorang public figure dan salah satu simbol tokoh partai di Kota Medan yang harus dijaga marwahnya dari berita hoaks. Sehingga ia mendukung dan menilai sangat tepat pengaduan yang dilakukan Hasyim ke ranah hukum
Baca Juga:"Pihak Polda juga sudah menaikkan status penyidikan, ini tentu sebuah langkah maju yang tidak boleh berhenti begitu saja. Pasti penyidik sudah melakukan pemeriksaan dan mendapatkan berbagai data serta fakta," tegas Budiman Nadapdap kepada wartawan, Kamis (16/10).
Ditegaskannya proses hukum kasus ini sangat menarik perhatian para kader dan simpatisan PDIP agar terungkap kebenaran yang sesungguhnya. Sebab, setelah munculnya pengaduan Hasyim tersebut terjadi saling curiga dan bahkan memunculkan keresahan di internal kader.Beberapa kader PDIP Medan yang dipanggil oleh penyidik Direktorat Reserse Siber Poldasu seperti Tongam Manullang dan Suardian disebut Budiman ada melapor dan menghadap kepadanya karena merasa resah dan kuatir atas pemanggilan pihak kepolisian.
Disebutnya Tongam Manullang akhirnya telah menghadiri klarifikasi di Poldasu, dan memberikan keterangan sesuai yang ia ketahui.Budiman berharap pengaduan Hasyim perlu dituntaskan agar nama baik Hasyim dan PDIP bisa terjaga. Artinya rumor yang kini beredar perihal Hasyim beristri dua bahkan disebut telah memiliki anak bisa terklarifikasi apakah sekedar hoaks atau ada kebenarannya.
Tentu jika berita tersebut hoaks, artinya pemilik akun FB dimaksud harus dihukum setimpal. Dan tentu nama baik dan kehormatan Hasyim serta PDIP bisa terjaga.Namun sebaliknya, jika dalam proses penyidikan ditemukan fakta beristri dua bahkan memiliki anak dan dibuktikan melalui tes DNA, maka tentu DPP memiliki kewenangan untuk menjaga nama baik partai.
"Artinya, bagi kami di internal PDIP berharap kasus ini dituntaskan agar rumor Hasyim beristri dua terklarifikasi benar atau tidak. Sebagai pihak pengadu, tentu Hasyim harus bisa membuktikan dan membantah jika ada data dan fakta ia pernah memiliki istri lebih dari satu," ucap Budiman.Dia berharap pihak kepolisian bertindak profesional dengan melakukan pengembangan terhadap informasi apa pun termasuk soal dugaan adanya istri kedua dan anaknya. Ia menyebut pengaduan Hasyim kini turut menjadi perhatian DPP PDIP.*
(m006)
MEDAN Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan, Fonika Affandi, memberikan piagam penghargaan kepada pegawai berprestasi, Fra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Muhammad Kerry Adrianto Riza, putra saudagar minyak Mohammad Riza Chalid, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) pidana penjara sela
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Universitas Aufa Royhan menggelar rangkaian kegiatan religius da
PENDIDIKAN
DENPASAR Polsek Denpasar Selatan meningkatkan kegiatan patroli dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menahan MY, mantan Direktur dan pemegang saham PT Dana S
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Harga sejumlah komoditas pangan pada akhir pekan ini, Sabtu (14/2/2026), tercatat relatif stabil, meski beberapa komoditas masih m
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas pejabat birokrasi di kementerian dan lembaga negara yang masih melangge
PENDIDIKAN
MEDAN Permainan Pulung Rinandoro dalam penjualan tanahtanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2, memang amat luar biasa. Sampaisampai jaksa akti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Antam) Tbk kembali mencatat kenaikan pada perdagangan Sabtu (14/2/2026). Emas uku
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan aturan baru bagi kader Golkar yang duduk di kabinet. Menurut Bahlil, selu
POLITIK