JAKARTA – Partai Nasdem menegaskan akan mengikuti seluruh mekanisme Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait sidang pelanggaran etik dua kadernya, yakni Sahroni dan Nafa Urbach.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Saan Mustopa usai menghadiri acara Cek Kesehatan dan Pengobatan Gratis di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (25/10/2025).
"Ya, kita akan mengikuti semua mekanisme yang ada di MKD. Kita percaya sidang akan berlangsung adil," ujar Saan.Baca Juga:
Ia menambahkan, pihaknya yakin MKD akan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam memproses kasus ini.
Saan menegaskan, keputusan terkait nasib kedua kader Nasdem akan mengikuti putusan MKD.
"Nanti kita lihat putusan MKD. Kita tidak mendahului keputusan mereka," kata dia.
Sidang etik ini merupakan tindak lanjut aduan masyarakat terhadap pernyataan sejumlah anggota DPR yang dinilai kontroversial.
Selain Sahroni dan Nafa Urbach, sejumlah anggota DPR lain yang akan menjalani sidang MKD antara lain Adies Kadir (Fraksi Golkar), Uya Kuya, dan Eko Patrio (Fraksi PAN).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengungkapkan, pimpinan DPR telah mengizinkan MKD menggelar sidang terbuka di masa reses, dengan agenda persidangan dijadwalkan mulai 29 Oktober 2025.
"Pimpinan DPR menyerahkan agenda persidangan sepenuhnya kepada MKD," kata Dasco, Rabu (22/10/2025).
Penonaktifan Sahroni, Nafa Urbach, dan anggota DPR lainnya oleh fraksi masing-masing terkait pernyataan mereka ke publik yang memicu kontroversi dan demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu.
Beberapa pernyataan itu berkaitan dengan kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan serta sikap yang dianggap tidak empati terhadap isu publik.
Partai Nasdem berharap proses persidangan MKD berjalan transparan dan adil, sehingga hasilnya dapat diterima semua pihak dan menjaga integritas lembaga legislatif.*
(km/a008)
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap sisi lain masa mudanya sebagai pengguna setia transportasi umum kereta a
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan sistem transportasi massal, khususnya kereta
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Gubernur Riau
Hukum dan Kriminal
MEDAN Jumlah penumpang pesawat domestik melalui Bandara Internasional Kualanamu mengalami penurunan signifikan. Salah satu penyebab utam
Pariwisata
PEKANBARU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sembilan
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi bukan sek
Pendidikan
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa program Magang Nasional bukan sekadar kegiatan belajar
Pemerintahan
BATU BARA Kasus dugaan percobaan pembunuhan di Desa Suka Maju, Gang Setia, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara masih menyisakan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa pendidikan dan informasi yang membebaskan
Pemerintahan
JAKARTA Dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat secara resmi meluncurkan lima aja
Peristiwa