Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA — Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terhadap lima anggota DPR nonaktif kembali digelar pada Senin (3/11/2025).
Dalam sidang yang menghadirkan sejumlah ahli dan saksi itu, dua ahli turut memberikan pembelaan terhadap anggota DPR dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, yang sebelumnya menjadi sorotan publik karena pernyataannya menjelang aksi demonstrasi akhir Agustus lalu.
Lima anggota DPR nonaktif yang disidang antara lain Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem), Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya (PAN), serta Adies Kadir (Golkar).
Salah satu ahli, Trubus Rahardiansyah, ahli sosiologi, menegaskan bahwa pernyataan Ahmad Sahroni tidak bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian atau penghinaan. Menurutnya, ucapan tersebut harus dipahami dalam konteks situasi politik yang melatarbelakanginya.
"Apa yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni itu merespons setting atau situasi yang melatarbelakanginya. Saya melihat apa yang disampaikan itu tidak menyinggung apa pun," ujar Trubus dalam sidang MKD di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/11).
Ia menilai potongan video berisi ucapan Sahroni yang menggunakan kata "tolol" telah dipelintir hingga keluar dari konteks aslinya.
"Kata itu justru bentuk penegasan bahwa tidak mungkin DPR dibubarkan, karena sistem pemerintahan kita bukan parlementer," jelasnya.
Trubus juga menyoroti maraknya praktik manipulasi informasi di media sosial yang kerap memutarbalikkan fakta untuk menggiring opini publik.
"Arahnya memang ke sana, manipulasi. Padahal di Pasal 35 UU ITE jelas dilarang mengubah atau memanipulasi informasi digital," tegasnya.
Ahli lain, Gustia Aju Dewi, pakar analisis perilaku, menyoroti fenomena disinformasi dan hoaks yang berkembang di media sosial. Ia menilai, potongan-potongan video yang tidak utuh sering dimanfaatkan untuk membentuk persepsi publik yang salah.
"Zaman sekarang perang bukan lagi dengan senjata api, tapi dengan informasi yang diselewengkan. 90% tampak benar, tapi 10% kebenarannya disembunyikan sehingga menjadi disinformasi," ujar Gustia di hadapan majelis MKD.
Gustia menegaskan, pelaku penyebaran hoaks maupun disinformasi dapat dilacak melalui teknologi digital forensik berbasis kecerdasan buatan (AI).
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI