JAKARTA- Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, mengingatkan Bonatua Silalahi, pemohon dalam sidang pendahuluan Uji Autentikasi Ijazah Asli Calon Presiden dan Kepala Daerah, terkait kewenangan lembaga yang tepat untuk menguji peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam sidang yang digelar Rabu (19/11/2025), Saldi menegaskan, permintaan pemohon untuk meminta MK mengoreksi peraturan KPU seharusnya ditujukan ke Mahkamah Agung.
"Kalau Pak Bonatua dan kuasanya meminta kami untuk mengoreksi peraturan KPU, tampaknya bukan di sini, Pak. Bapak datangnya ke Mahkamah Agung," ujarnya.Baca Juga:
Saldi menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan yang ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
"Nah, oleh karena itu, coba dipikirkan dengan serius apakah akan terus dengan permohonan ini atau pindah ke tempat lain," lanjutnya.
Sidang ini menjadi perhatian publik karena terkait proses verifikasi keaslian ijazah calon pemimpin nasional dan daerah, yang belakangan ramai menjadi sorotan.
Pernyataan hakim ini menunjukkan batasan kewenangan MK dan menegaskan pentingnya pemohon memahami prosedur hukum yang benar sebelum mengajukan permohonan.*
(km/um)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
