BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
PEKAN BARU- Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam peralihan sistem data menuju Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKKN) di Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu (23/11/2025).
Sri menyoroti sejumlah masalah yang kerap muncul saat ada perubahan kebijakan atau sinkronisasi data kepesertaan JKN, seperti hilangnya data peserta, gangguan keaktifan kepesertaan, dan ketidakmampuan masyarakat menggunakan layanan BPJS Kesehatan saat dibutuhkan.Baca Juga:
"Sering sekali ada pemberitaan, satu kebijakan berganti, misalnya dari data lama ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Itu tiba-tiba ada data kepesertaan yang terganggu, ada data yang hilang, sehingga BPJS tidak bisa digunakan saat dibutuhkan," ujarnya.
DTSEN Jadi Tulang Punggung Data Nasional
Politikus Fraksi Gerindra itu menegaskan bahwa DTSEN bakal menjadi basis data nasional untuk berbagai program sosial dan kesehatan.
Oleh sebab itu, transisinya harus dilakukan secara arif, tanpa menimbulkan keresahan publik.
Sri juga menyoroti pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di beberapa daerah.
Ia menemukan masih banyak peserta BPJS Kesehatan yang berstatus UHC tetapi tercatat tidak aktif, sehingga akses pelayanan kesehatan mereka terhambat.
"Dengan Universal Health Coverage (UHC) ternyata masih banyak peserta yang tidak aktif. Meskipun sudah UHC, mereka tidak bisa menggunakan BPJS untuk berobat," katanya.
Ia menekankan bahwa prinsip UHC adalah menjamin seluruh masyarakat tercover untuk pelayanan kesehatan tanpa hambatan administratif.
"Harapan kami, UHC itu menjamin bahwa semua masyarakat di kabupaten atau kota tersebut sudah tercover untuk menjalani pengobatan," jelas Sri.
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN