Purbaya vs Trenggono: Anggaran Kapal Ikan Diperdebatkan

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons bantahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait anggaran pembangunan kapal yang disebut telah cair.

Purbaya mengaku hanya mengecek langsung ke industri galangan kapal dan mendapati belum ada pemesanan.

"Oh saya nggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang di-order? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu," kata Purbaya usai rapat bersama pimpinan DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Februari 2026.

Baca Juga:

• Ketua MPR Ahmad Muzani: Ulama Jadi Penjaga Optimisme Rakyat Aceh Pascabencana

Purbaya menyebut kemungkinan terdapat perbedaan data. Namun ia menegaskan, meskipun proyek tersebut bersumber dari pinjaman, mekanismenya tetap melalui Kementerian Keuangan.

"Yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga," ujarnya.

Ia mengaku belum mengetahui secara pasti nilai pinjaman untuk proyek tersebut. Purbaya menekankan, yang terpenting program pembangunan kapal segera direalisasikan.

"Yang penting ketika ada program pembuatan kapal, cepat dilanjutkan ke bawah, itu saja," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membantah pernyataan Purbaya yang menyebut anggaran pengadaan kapal telah dicairkan namun belum ada pesanan ke galangan dalam negeri.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Trenggono meminta Purbaya memeriksa kembali data di internal Kementerian Keuangan.

"Coba Anda tanya dulu sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," ujar Trenggono dalam video yang beredar, Selasa, 10 Februari 2026.

Ia menjelaskan, proyek pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah Inggris (UK).

Dalam rencana kerja sama yang pernah disampaikan pemerintah, Indonesia akan membangun sekitar 1.500 kapal ikan dengan dukungan pendanaan dari Inggris.

"Supaya Anda paham bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," kata Trenggono.

Perbedaan pernyataan kedua menteri itu menuai sorotan dari partai politik di DPR.

Sejumlah anggota DPR meminta polemik tersebut diselesaikan dalam forum resmi kabinet, bukan melalui pernyataan terbuka di ruang publik.

Pernyataan awal Purbaya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Dalam forum itu, ia mempertanyakan mengapa industri galangan dalam negeri belum menerima pesanan, padahal anggaran pengadaan kapal disebut telah tersedia.

Perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini menambah daftar isu koordinasi antar kementerian dalam proyek strategis nasional, khususnya yang melibatkan pembiayaan luar negeri dan industri dalam negeri.*

(d/ad)

Ketua MPR Ahmad Muzani: Ulama Jadi Penjaga Optimisme Rakyat Aceh Pascabencana

Terungkap! 1.824 Orang Kaya Terima Bantuan Iuran BPJS, Ini Penjelasan Menkes

BRI Dukung Penyaluran DTH, Empat Warga Tapsel Terdampak Bencana Terima Rp1,8 Juta

Bapenda Kabupaten Batu Bara Buka Layanan Pajak Daerah dalam Rangka Program Berlayar

Prabowo Dorong Indonesia Incorporated, Proyek Strategis Nasional Dibuka untuk Swasta

Jalan Amblas di Tapanuli Selatan Picu Kekhawatiran Warga, IJEN Tapsel Desak Pemerintah Bertindak Cepat