Airlangga Pastikan Produk RI Tetap Bebas Bea Masuk 0% ke AS, Meski Trump Dibatalkan MA
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perjanjian dagang Agreements on Reciprocal Trade (ART) ant
EKONOMI
JAKARTA – Kubu Roy Suryo menyurati Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Wahyu Widada terkait proses penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Langkah tersebut ditempuh Roy bersama Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma. Ketiganya meminta agar penyidikan perkara yang ditangani kepolisian dihentikan.
Kuasa hukum mereka, Refly Harun, menyatakan surat kepada Irwasum dilayangkan karena menilai terdapat sejumlah kekeliruan dalam proses penyidikan sejak awal perkara berjalan.Baca Juga:
"Banyak sekali kecerobohan penyidik dalam melakukan proses penyidikan ini. Itu sebabnya kami mengirim surat ke Irwasum," kata Refly kepada wartawan, Jumat, 27 Februari 2026.
Menurut Refly, Irwasum memiliki kewenangan melakukan pengawasan internal terhadap kinerja anggota Polri secara nasional.
Karena itu, pihaknya tidak hanya menyoroti penanganan perkara di satuan tertentu, melainkan tata kelola penyelidikan dan penyidikan secara umum, baik di Bareskrim Polri maupun Polda Metro Jaya.
Selain mengirim surat ke Irwasum, kubu Roy Suryo juga mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Permohonan tersebut, kata Refly, berkaitan dengan penggunaan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dinilai berpotensi mengkriminalisasi kalangan akademisi, peneliti, dan aktivis.
"Message kami bukan hanya soal klien kami, tetapi bagaimana pasal-pasal dalam KUHP dan undang-undang digunakan untuk mengkriminalisasi tiga kelompok ini, yaitu akademisi, peneliti, dan aktivis," ujar Refly.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polri terkait surat yang dilayangkan kubu Roy Suryo maupun perkembangan terbaru penyidikan kasus tersebut.*
(in/dh)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perjanjian dagang Agreements on Reciprocal Trade (ART) ant
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto langsung menggelar rapat terbatas di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan, usai tiba di Tanah Air pada J
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut dugaan korupsi terkait kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara ol
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Hinca Panjaitan, hadir di Pengadilan Negeri Medan Jumat (27/2) untuk memantau persidangan Direktur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran dan progra
PENDIDIKAN
MEDAN Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa Tim Percepatan Akses Keuangan Da
EKONOMI
JAKARTA Pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Widodo, Lechumanan, mendesak Polda Metro Jaya segera menahan tersangka Ro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons isu gift yang diterima Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat live TikTok bersa
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo yang menjadi ters
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Menjelang bulan Ramadhan 1447 H, Polres Padangsidimpuan menegaskan komitmennya menjaga keamanan dan kenyamanan masyaraka
NASIONAL