KPK Terima Laporan BPK, Nilai Kerugian Negara Kasus Kuota Haji Masih Dirahasiakan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kubu Roy Suryo menyurati Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Wahyu Widada terkait proses penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Langkah tersebut ditempuh Roy bersama Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma. Ketiganya meminta agar penyidikan perkara yang ditangani kepolisian dihentikan.
Kuasa hukum mereka, Refly Harun, menyatakan surat kepada Irwasum dilayangkan karena menilai terdapat sejumlah kekeliruan dalam proses penyidikan sejak awal perkara berjalan.Baca Juga:
"Banyak sekali kecerobohan penyidik dalam melakukan proses penyidikan ini. Itu sebabnya kami mengirim surat ke Irwasum," kata Refly kepada wartawan, Jumat, 27 Februari 2026.
Menurut Refly, Irwasum memiliki kewenangan melakukan pengawasan internal terhadap kinerja anggota Polri secara nasional.
Karena itu, pihaknya tidak hanya menyoroti penanganan perkara di satuan tertentu, melainkan tata kelola penyelidikan dan penyidikan secara umum, baik di Bareskrim Polri maupun Polda Metro Jaya.
Selain mengirim surat ke Irwasum, kubu Roy Suryo juga mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Permohonan tersebut, kata Refly, berkaitan dengan penggunaan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dinilai berpotensi mengkriminalisasi kalangan akademisi, peneliti, dan aktivis.
"Message kami bukan hanya soal klien kami, tetapi bagaimana pasal-pasal dalam KUHP dan undang-undang digunakan untuk mengkriminalisasi tiga kelompok ini, yaitu akademisi, peneliti, dan aktivis," ujar Refly.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polri terkait surat yang dilayangkan kubu Roy Suryo maupun perkembangan terbaru penyidikan kasus tersebut.*
(in/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Padangsidimpuan kembali menjadi sorotan publik setelah ditemukan roti berjamur yan
KESEHATAN
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat sebanyak 4.882 Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja telah meminta bantuan kepulangan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyerukan deeskalasi dan penyelesaian damai menyusul meningkatnya ketegangan militer antara Pakistan dan A
INTERNASIONAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Badan Gizi Nasional (BGN) tak hanya memastikan gizi anak Indonesia terpenuhi,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan dukungannya terhadap program Komando Cadangan (Komcad
PEMERINTAHAN
PEKANBARU Kasus kekerasan di kampus kembali mencuat. Seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau, Faradilla Ayu Pramesti
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jen
HUKUM DAN KRIMINAL
DOLOKSANGGUL Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, menerima audiensi Pengurus dan jajaran KSP CU Bah
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah Aceh melepas Tim Safari Ramadhan yang akan bergerak ke wilayah terdampak bencana. Pelepasan berlangsung di Aula Se
PEMERINTAHAN