Prabowo Kaji Pemotongan Gaji Menteri dan Anggota DPR, Golkar Siap Mendukung

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengkaji berbagai langkah penghematan untuk menghadapi dampak perang di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi ekonomi Indonesia.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemotongan gaji menteri dan anggota DPR.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, merespons positif kebijakan tersebut. Menurutnya, partainya siap untuk melakukan pemotongan gaji bagi para kader yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif jika memang dibutuhkan demi kepentingan negara.

Baca Juga:

• Trump Isyaratkan Perang Iran Segera Berakhir Jika Muncul “Pertanda Kuat” Ini

"Jika negara membutuhkan, kami siap dipotong gaji," ujar Sarmuji, Sabtu (14/3/2026).

Ia menekankan bahwa langkah penghematan tersebut bukan sekadar untuk mengurangi anggaran, tetapi juga sebagai bentuk kepekaan terhadap situasi yang terjadi di negara.

Pernyataan ini muncul setelah Presiden Prabowo mengungkapkan rencana penghematan yang dilakukan oleh beberapa negara, termasuk Pakistan, sebagai respons terhadap krisis yang ditimbulkan oleh perang di Timur Tengah.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa Pakistan telah memotong gaji para menteri dan anggota DPR serta menghentikan pembelian barang-barang tertentu seperti kendaraan dinas, pendingin ruangan (AC), dan mebel untuk lembaga pemerintahan.

Prabowo menjelaskan bahwa langkah-langkah penghematan tersebut dikumpulkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan, serta untuk menjaga agar anggaran negara tetap terkendali.

Ia juga menyebutkan bahwa negara-negara lain yang menghadapi krisis serupa telah melakukan kebijakan serupa untuk menanggulangi defisit anggaran.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Presiden menambahkan bahwa Indonesia bisa mempelajari kebijakan-kebijakan tersebut sebelum memutuskan langkah yang akan diterapkan di dalam negeri.

Prabowo menegaskan bahwa penghematan ini penting untuk memastikan negara tetap kuat dalam jangka panjang, meskipun mengakui bahwa kebijakan tersebut baru sebatas kajian.