Gagalkan Penyelundupan Tonan Sabu & Ketamin, Kodaeral IV Sabet 2 Penghargaan dari Pemprov Kepri
TANJUNGPINANG Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV menerima dua penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Penghar
NASIONAL
JAKARTA — Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kinerja dua tahun pemerintahannya bernilai "oke" bukan sekadar klaim sepihak.
Menurut Sugiat, penilaian tersebut merupakan refleksi dari kerja keras seluruh jajaran pemerintahan.
Sugiat mengatakan penilaian itu juga sejalan dengan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.Baca Juga:
Ia merujuk pada hasil Survei IPO per 8 Agustus 2026 yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan mencapai 63 persen.
"Ini bukti nyata bahwa arah kebijakan pemerintah berada di jalur yang benar (on the right track)," kata Sugiat, Minggu (9/8/2026).
Menurut Sugiat, salah satu indikator kinerja pemerintah adalah kemampuan menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah gejolak perekonomian global.
Ia menilai keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi di tengah tekanan ekonomi global merupakan langkah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi inflasi.
"Kami melihat di tengah gejolak perekonomian global yang membuat banyak negara menaikkan harga energi, pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi domestik. BBM bersubsidi tidak dinaikkan demi menjaga daya beli rakyat dan mencegah inflasi," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini.
"Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat kecil dan dunia usaha," sambung Sugiat.
Sugiat juga menyoroti keberadaan Badan Pengelola Investasi Danantara dalam satu tahun terakhir.
Ia menyebut lembaga tersebut menunjukkan peningkatan kinerja finansial yang signifikan.
"Kehadiran Badan Pengelola Investasi Danantara dalam satu tahun terakhir menunjukkan lompatan kinerja finansial yang sangat signifikan yaitu meningkat hingga 300-400 persen," katanya.
Menurut Sugiat, capaian tersebut menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam memperbaiki tata kelola sekaligus menutup potensi kebocoran anggaran.
Selain sektor ekonomi dan pengelolaan BUMN, ia menilai pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satunya pembangunan hampir 2.500 jembatan desa di berbagai daerah.
Infrastruktur tersebut dinilai dapat membuka konektivitas wilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan menunjang mobilitas masyarakat, termasuk anak-anak sekolah di daerah pelosok.
"Pemerintah tidak hanya fokus pada proyek megastruktur, tetapi juga pada infrastruktur mikro yang berdampak langsung pada kehidupan harian warga. Pembangunan mendekati 2.500 jembatan desa di seluruh Indonesia adalah respons cepat pemerintah terhadap konektivitas wilayah, distribusi hasil tani, dan mobilitas anak-anak sekolah di daerah pelosok," tutur Sugiat.
Meski menilai kinerja pemerintahan sudah berada di jalur yang tepat, Sugiat menegaskan predikat "oke" tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri.
Menurut dia, penilaian tersebut justru harus menjadi dorongan bagi Presiden dan seluruh jajaran menteri untuk meningkatkan kecepatan serta efektivitas kerja.
Sugiat mengatakan pemerintah juga harus tetap membuka ruang terhadap kritik, masukan, dan pengawasan publik agar berbagai program yang ditujukan kepada masyarakat dapat terlaksana secara tepat sasaran.
"Pemerintah tetap terbuka terhadap masukan, kritik, serta pengawasan publik demi memastikan seluruh program prorakyat berjalan tepat sasaran hingga akhir periode," ujarnya.
Sugiat menilai ketahanan pangan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja pemerintahan Prabowo.
Di tengah ancaman gangguan rantai pasok global dan perubahan iklim, ia menilai Indonesia mampu menjaga ketersediaan bahan pokok tetap aman dan stabil.
"Di saat berbagai negara menghadapi ancaman ketahanan pangan akibat disrupsi rantai pasok global dan perubahan iklim, Indonesia mampu menjaga pasokan bahan pokok tetap aman dan stabil," kata Sugiat.
Ia mengatakan penguatan sektor pertanian serta modernisasi rantai distribusi berperan penting dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Selain ketahanan pangan, Sugiat menyoroti instruksi Presiden Prabowo kepada para menteri untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk memangkas perjalanan dinas luar negeri.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menggunakan anggaran secara lebih hemat dan tepat sasaran.
"Setiap anggaran dialokasikan secara efektif dan efisien untuk program yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah, seperti perbaikan gizi anak, fasilitasi desa, dan pemberdayaan ekonomi lokal," katanya.
Sugiat mengatakan pendekatan pembangunan pemerintah saat ini diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat paling bawah.
Salah satunya melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
"Pendekatan pembangunan pemerintah difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi dari akar rumput. Melalui peta kerja Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang mengadaptasi semangat kemandirian, pemerintah mendorong efisiensi rantai pasok dan memangkas biaya perantara yang selama ini merugikan petani dan peternak," jelas Sugiat.
Ia juga menilai Presiden Prabowo tidak menutup mata terhadap persoalan sistemik dalam tata kelola negara.
Menurut Sugiat, keberanian pemerintah mengidentifikasi potensi kebocoran anggaran dan melakukan pembenahan di tubuh BUMN merupakan bagian dari transparansi dan upaya memperbaiki sistem.
"Presiden Prabowo juga tidak pernah menutup-nutupi penyakit sistemik negara. Beliau mendiagnosisnya dan langsung mengoperasinya," tegas Sugiat.
"Keberanian mengakui potensi kebocoran anggaran dan pembenahan di tubuh BUMN bukanlah kelemahan, melainkan bentuk transparansi," sambungnya.
Sugiat menambahkan pemerintah harus memastikan uang negara digunakan untuk membiayai program yang memiliki manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat.
"Pemerintah tidak lagi membiarkan uang rakyat menguap di tengah jalan, melainkan menguncinya rapat-rapat untuk membiayai program strategis seperti gizi anak dan pendidikan," katanya.
Menurut Sugiat, pelaksanaan berbagai program pemerintah dalam dua tahun terakhir tidak terlepas dari stabilitas politik dan soliditas kabinet.
Ia menilai kerja sama lintas sektor dan koordinasi antar-kementerian membuat berbagai kebijakan dapat dijalankan tanpa terganggu konflik politik yang tidak produktif.
"Dua tahun ini membuktikan, ketika para pemimpin bangsa bersatu dan membuang ego politik, yang diuntungkan adalah rakyat," kata Sugiat.
"Keberhasilan menjalankan program-program lintas sektor dalam dua tahun terakhir adalah buah dari stabilitas politik dan soliditas tim kabinet," lanjutnya.
Ia menilai kerja sama antar-kementerian menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif.
"Kerja sama yang selaras antar-kementerian membuat kebijakan pemerintah berjalan taktis tanpa gaduh politik yang tidak perlu," ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Sugiat menilai berbagai program besar pemerintahan Prabowo harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan semata-mata program yang berorientasi pada hasil politik dalam satu periode.
Ia mencontohkan investasi pemerintah di bidang nutrisi anak sekolah, perbaikan sekolah dan pendidikan vokasi, serta penguatan sektor energi dan pangan.
"Terakhir, semua investasi besar pemerintah saat ini mulai dari nutrisi anak sekolah, perbaikan sekolah/vokasi, hingga penguatan energi dan pangan adalah investasi jangka panjang," kata Sugiat.
"Pemerintah tidak berpikir sebatas siklus pemilu lima tahunan, tetapi berpikir untuk keberlangsungan generasi mendatang," pungkasnya.* (d/ad)
TANJUNGPINANG Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV menerima dua penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Penghar
NASIONAL
JAKARTA Perkedel dinobatkan sebagai makanan pendamping atau lauk pelengkap terenak di Asia Tenggara 2026 versi TasteAtlas. Makanan khas In
SENI DAN BUDAYA
BOGOR Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menemukan sejumlah perbedaan saat melakukan pemeriksaan internal di Lapas Kela
NASIONAL
BANDA ACEH Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) mewisuda 471 lulusan dari 21 program studi dalam sidang senat terbuka Wisuda Ahlimadya,
PENDIDIKAN
BOGOR Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menemukan sejumlah perbedaan antara hasil pemeriksaan internal dengan temuan O
NASIONAL
JAKARTA Draf terbaru Rancangan UndangUndang (RUU) Penyiaran memperluas cakupan pengaturan hingga ke platform digital. Perubahan itu men
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Seorang pria bernama Benny (40) tewas setelah ditusuk abang iparnya, Erwin (41), di Gang Pekong, Lingkungan IV, Kecamatan Tan
HUKUM DAN KRIMINAL
DAIRI Seorang petani berinisial AP, 55 tahun, warga Desa Lau Primbon, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, ditangkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) mendorong penguatan identitas digital bagi kekayaan intelektual (IP) Indonesia. N
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Medan disorot karena diduga beroperasi tidak sesuai dengan izin peruntukannya. Modus y
PEMERINTAHAN