Aceh Tengah Percepat Pemulihan Pascabencana, Akses Warga Jadi Prioritas Utama
ACEH TENGAH Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana dengan memprioritaskan
NASIONAL
Fraksi KDRI Dorong Optimalisasi PAD dan Pengawasan Perusahaan
Sementara itu, Fraksi KDRI menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dinilai penting dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027.
Salah satu poin yang menjadi perhatian Fraksi KDRI adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi KDRI meminta agar rekomendasi Pansus PAD segera ditindaklanjuti, termasuk upaya meningkatkan target perolehan PAD dalam APBD. Fraksi tersebut juga meminta adanya tindakan tegas dan terukur sesuai regulasi terhadap perusahaan yang dinilai kurang memberikan perhatian terhadap kemajuan masyarakat Kabupaten Batu Bara.
Selain itu, Fraksi KDRI menyoroti belum adanya bagi hasil dari sejumlah sumber pendapatan daerah yang berpotensi menjadi PAD. Pemerintah Kabupaten Batu Bara didorong untuk terus memperjuangkan hak daerah kepada Pemerintah Pusat, termasuk mendorong perubahan regulasi apabila diperlukan.
Fraksi KDRI juga meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara segera membentuk tim atau satuan tugas optimalisasi PAD yang bertugas mengidentifikasi dan mengoptimalkan seluruh potensi PAD, khususnya dari perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Batu Bara.
Selain optimalisasi PAD, Fraksi KDRI menyampaikan sejumlah rekomendasi lainnya, yakni:
1. Menggenjot PAD melalui pengawasan perusahaan serta optimalisasi aset dan BUMD.
2. Mendorong efisiensi dan penggunaan anggaran secara tepat sasaran, terutama untuk sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
3. Menetapkan program prioritas yang terukur dengan indikator kinerja yang jelas pada masing-masing OPD.
4. Meningkatkan transparansi anggaran dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027.
Setelah mempertimbangkan berbagai hal tersebut, Fraksi KDRI menyatakan menerima Rancangan KUA-PPAS R-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2027 untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi-komisi dan Badan Anggaran (Banggar), dengan catatan agar dilakukan penyempurnaan sesuai masukan yang telah disampaikan.
Pandangan Fraksi KDRI dibacakan oleh Bapak H. Rohadi, S.P., M.H.
Pembahasan Dilanjutkan ke Tahap Berikutnya
Dengan disampaikannya pandangan umum keenam fraksi tersebut, pembahasan Rancangan KUA-PPAS R-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme DPRD.
Berbagai catatan yang disampaikan fraksi diharapkan menjadi bahan dalam penyempurnaan rancangan anggaran, sehingga APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 nantinya dapat disusun secara realistis, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.* (dh)
ACEH TENGAH Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana dengan memprioritaskan
NASIONAL
PEKALONGAN Wakil Wali Kota Pekalongan Balgis Diab dipanggil Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
AMBON Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menanggapi polemik pernyataan pengawal pribadinya, Serka La Rahimu, terhadap seorang mahasiswa y
PERISTIWA
MEDAN Siswi SMK Negeri 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Krimas Dayanti, 18 tahun, yang sebelumnya mengalami keracunan setelah mengonsumsi Ma
PERISTIWA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) memperkuat profesionalisme organisasi dan
PEMERINTAHAN
ACEH TENGAH Kegiatan belajarmengajar di SD Negeri 10 Linge, Desa Jamat, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, mulai berlangsung lebih baik sete
PENDIDIKAN
NIAS Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menindaklanjuti hasil monitoring dan evalu
NASIONAL
BATU BARA PT Inalum terus memperkuat komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan tenaga
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., resmi membuka Pelatihan Tenaga Kerja Kejuruan Keselamatan dan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Integrated Criminal Justice System atau ICJS dinilai tidak seharusnya hanya menjadi sistem digital untuk menghubungkan data dan
HUKUM DAN KRIMINAL