MEDAN (BITV) – Hakim Pengadilan Distrik Columbia, Amit Mehta, memutuskan bahwa Google tidak perlu menjual browser andalannya, Chrome, meski perusahaan teknologi raksasa itu dinyatakan bersalah dalam kasus antimonopoli pada tahun lalu.
Putusan ini menjadi babak baru dalam pertarungan hukum antara Google dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) terkait dominasi pasar mesin pencari.
Dalam dokumen putusan setebal 230 halaman yang dirilis Rabu (3/9/2025), Mehta menolak sejumlah usulan agresif dari DOJ, termasuk usulan untuk memaksa Google melepaskan Chrome sebagai upaya mendongkrak persaingan di industri peramban web.
Baca Juga:
Divestasi Chrome Dinilai "Tidak Wajar"
Baca Juga:
Hakim Mehta menyebut bahwa permintaan untuk memisahkan Chrome dari Google merupakan langkah ekstrem dan berisiko tinggi.
Ia menilai bahwa pemisahan tersebut berpotensi menurunkan kualitas produk secara drastis dan bahkan bisa berdampak negatif terhadap pengguna.
"Saya tidak melihat bahwa divestasi Chrome akan menjadi solusi yang seimbang. Justru, itu bisa menimbulkan kerugian lebih besar bagi konsumen dan ekosistem teknologi secara keseluruhan," tulis Mehta dalam putusannya.
Mehta juga menyatakan keprihatinannya terhadap potensi kerugian mitra distribusi seperti Apple dan Mozilla jika pembayaran Google kepada mereka dihentikan secara sepihak.
Google Harus Bagikan Data dan Hindari Kesepakatan Eksklusif
Meski tidak memerintahkan pemisahan aset, pengadilan tetap menjatuhkan sanksi penting kepada Google.
Mehta mewajibkan perusahaan untuk membagikan data pencariannya kepada para pesaing untuk membantu mereka mengembangkan layanan yang kompetitif.
Selain itu, Google juga dilarang membuat perjanjian eksklusif dalam mendistribusikan produk-produk pencarian atau kecerdasan buatan (AI)-nya.
Aturan ini dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan lain memiliki peluang yang setara untuk masuk ke pasar.
Wakil Presiden Urusan Regulasi Google, Lee-Anne Mulholland, menyatakan bahwa perusahaan akan meninjau dampak keputusan tersebut, terutama dalam hal perlindungan data pengguna.
"Kami mengapresiasi pengadilan atas pendekatan yang lebih seimbang, namun tetap khawatir bagaimana kewajiban berbagi data ini akan memengaruhi privasi pengguna kami," ujar Mulholland dalam keterangan tertulis.
Di sisi lain, Kepala Divisi Antimonopoli DOJ, Gail Slater, menyambut putusan ini sebagai kemenangan besar bagi konsumen dan prinsip persaingan pasar terbuka.
"Pemerintahan Trump pertama menggugat Google untuk mengakhiri praktik monopoli yang merugikan jutaan orang Amerika. Hari ini, pemerintahan Trump kedua meraih kemenangan dalam menghadirkan solusi yang adil bagi pasar," ujar Slater.
Departemen Kehakiman AS menggugat Google pada 2020 atas tuduhan memonopoli pasar mesin pencari dengan membayar miliaran dolar kepada perusahaan seperti Apple untuk menjadikan Google sebagai mesin pencari default di perangkat mereka.
Kasus ini menjadi salah satu gugatan antimonopoli terbesar terhadap perusahaan teknologi sejak era Microsoft pada awal 2000-an.*
(vo/a008)
MEDAN Ginjal berperan vital dalam menyaring racun, menjaga keseimbangan cairan, dan mengatur tekanan darah. Namun, pola makan yang buruk
Kesehatan
SIDOARJO Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan suntikan semangat langsung kepada para pemain Timnas Indonesia U23 jelang laga krusi
Olahraga
JAKARTA Di era digital saat ini, ponsel pintar bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga menjadi pusat aktivitas finansial dan data priba
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligusSekretaris Jenderal Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Abd
Nasional
GARUT Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air. Nandi Juliawan, yang lebih dikenal dengan nama panggung Encuy Preman Pensiun, dite
Peristiwa
JAKARTA Sosok ibu berjilbab pink yang menjadi ikon simbol tuntutan gerakan 178 dalam aksi demonstrasi Agustus 2025 akhirnya terungkap m
Nasional
MEDAN Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) melalui Program Studi Ilmu Falak dan Observatorium Ilmu Falak (OIF UMSU) akan mengg
Pendidikan
BANDA ACEH Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Banda Aceh menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke VI, Ahad (
Politik
TAKENGON Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh Tengah menggelar kegiatan coffee morning bersama insan pers, K
Nasional
TAPANULI TENGAH Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) menggela
Nasional