Eks Menteri Ginandjar Ungkap Alasan Soeharto Lengser: Tak Bisa Melawan Arus Sejarah

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Ginandjar Kartasasmita, mengungkapkan kejatuhan Presiden ke-2 RI Soeharto pada Mei 1998 merupakan bagian dari gelombang besar perubahan politik dunia yang saat itu bergerak menuju demokratisasi.

Meski mengaku memiliki loyalitas tinggi kepada Soeharto, Ginandjar menilai pergantian kepemimpinan saat itu sulit dihindari karena Indonesia tengah berada dalam arus perubahan global.

"Demi loyalitas saya tentu ingin Pak Harto bisa terus. Tapi sebagai seorang intelektual, kita melihat kejadian di mana-mana tidak bisa melawan arus sejarah," kata Ginandjar, Kamis, 14 Mei 2026.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Jember Merokok dan Bermain Game Saat Rapat, Dinilai Tak Serius Jalankan Mandat sebagai Wakil Rakyat

Menurut dia, pada periode tersebut banyak negara mengalami transisi dari rezim otoriter menuju sistem yang lebih terbuka dan demokratis.

"Seluruh dunia ada gerakan ke arah keterbukaan dan demokratisasi," ujarnya.

Ginandjar menjelaskan, sebelum Soeharto lengser, Indonesia menjadi salah satu negara yang masih bertahan di tengah runtuhnya sejumlah rezim otoriter di Asia.

Ia mencontohkan jatuhnya Presiden Ferdinand Marcos di Philippines pada 1986 melalui gerakan People Power Revolution. Marcos kemudian melarikan diri ke Hawaii, Amerika Serikat.

Sementara di South Korea, rezim Presiden Park Chung-hee berakhir pada 1979 setelah ia tewas ditembak Kepala Badan Intelijen Korea (KCIA), Kim Jae-gyu, di tengah gelombang protes publik.

"Cuma kita yang masih bertahan. Tidak mungkin melawan sejarah, tidak mungkin melawan gejolak zaman," kata Ginandjar.

Ginandjar juga mengungkapkan pertemuan 14 menteri di kantor Bappenas pada 20 Mei 1998 kerap disalahartikan sebagai upaya menjatuhkan Soeharto.

Menurut dia, pertemuan tersebut justru bertujuan mencari jalan keluar atas situasi politik yang semakin memburuk akibat kerusuhan dan demonstrasi besar di Jakarta.

Hasil pertemuan itu dituangkan dalam sebuah surat yang rencananya akan disampaikan kepada Soeharto. Namun, kata Ginandjar, surat tersebut tidak pernah sampai ke tangan presiden.

"Tidak ada satu kalimat pun yang meminta Pak Harto mundur. Tujuannya justru menyelamatkan beliau," ujarnya.

Ia mengaku sempat menghubungi putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana, serta Panglima ABRI saat itu, Wiranto, untuk menyampaikan hasil pembicaraan para menteri.

Namun malam itu, Wakil Presiden B. J. Habibie disebut mendapat informasi bahwa Soeharto telah mengambil keputusan final.

Menteri Sekretaris Negara saat itu, Saadilah Mursjid, menyampaikan kepada Habibie bahwa Soeharto meminta dirinya hadir ke Istana pada pagi hari berikutnya.

Pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya setelah 32 tahun berkuasa dan menyerahkan jabatan presiden kepada Habibie.

Ginandjar menduga keputusan Soeharto mundur dipengaruhi situasi politik yang semakin sulit dikendalikan.

Demonstrasi mahasiswa terus meluas, kerusuhan terjadi di berbagai wilayah, dan pimpinan DPR/MPR secara terbuka meminta Soeharto mundur.

"Pak Harto mungkin merasa sudah tidak didukung lagi," kata Ginandjar.

Ia menambahkan, saat itu para menteri juga mendorong pembentukan kabinet reformasi karena kabinet yang ada dinilai sudah kehilangan legitimasi di mata masyarakat.*

(km/ad)

Anggota DPRD Jember Merokok dan Bermain Game Saat Rapat, Dinilai Tak Serius Jalankan Mandat sebagai Wakil Rakyat

Kerusuhan Mei 1998: Dari Tragedi Trisakti hingga Runtuhnya Kekuasaan Soeharto

Dugaan Politik Dinasti dan Alokasi APBD Tak Tepat Sasaran di Kaltim, Prabowo Didesak Turun Tangan

Mahfud MD Ungkap Isi Pembicaraan saat Tak Sengaja Bertemu Jokowi

Jokowi Dikabarkan Pulih 99 Persen, Siap Keliling Indonesia Lagi Mulai Juni 2026

BI dan Bank Negara Malaysia Perkuat Kerja Sama, Fokus Jaga Stabilitas Keuangan di Tengah Geopolitik Global