
MK Tegaskan Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan Komisaris BUMN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wakil menteri (wamen) dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas
PolitikJAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wakil menteri (wamen) dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas
PolitikJAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Juru Bicaranya, Enny Nurbaningsih, membantah tudingan bahwa putusan MK Nomor 135/PUUXXII/2024 me
NasionalJAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan kritiknya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pelaksanaan pemilu
Hukum dan KriminalJAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
PolitikJAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan angkat bicara terkait putusan Mahkamah Kon
PolitikJAKARTA Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengomentari putusan terbaru MK yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan P
PolitikOlehYaqud Ananda GudbanPUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUUXXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pr
OpiniJAKARTA Komisi X DPR RI menggelar rapat tertutup bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti, Selasa (1/7/2025
PendidikanJAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan mencermati terlebih dahulu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemi
Pemerintahanjakarta Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa partainya
Politik