Pemprov Sumut Tekankan Pentingnya Data Statistik BPS untuk Kebijakan Pembangunan Tepat Sasaran
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya ketersediaan data statistik yang akurat, lengkap, dan berkualitas sebagai
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya ketersediaan data statistik yang akurat, lengkap, dan berkualitas sebagai
Pemerintahan
JAKARTA Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menanggapi kritik sejumlah pihak terkait kebijakan status siaga
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan pihak PT Statika Mitra Sarana (SMS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan s
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai penetapan status siaga 1 bagi
Nasional
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama aparat gabungan melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang diduga menjadi titik
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menegaskan bahwa pemberlakuan status
Nasional
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi beredarnya telegram TNI yang menetapkan status siaga satu. Menurut Puan, DPR akan memint
Politik
JAKARTA Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pakar hukum tata negara, Selasa (10/3/2026), untuk
Politik
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) B
Pemerintahan
OlehNatalius PigaiPOSISI Kita di Tengah Turbulensi Geopolitik Dunia.Sebelum saya membahas lebih lanjut, ijinkan Saya disclaimer terlebih da
Opini