Ketum KSPSI Jumhur Hidayat Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Simak Profil dan Rekam Jejaknya!
JAKARTA Kabar perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali menguat.Sejumlah nama disebut akan dilan
NASIONAL
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya ketersediaan data statistik yang akurat, lengkap, dan berkualitas sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Ika Hardina Lubis, dalam pembahasan terkait data statistik ekonomi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis, 12 Maret 2026.
Menurut Ika, data yang dihasilkan BPS memiliki peran penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang terus mengalami perubahan.Baca Juga:
"Data dari BPS Sumatera Utara harus akurat, baik, berkualitas, dan lengkap. Data tersebut sangat penting karena akan menjadi landasan bagi pemerintah provinsi dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan," kata Ika dalam pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tidak hanya menghadapi tantangan pembangunan di tingkat lokal, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan berbagai gejolak ekonomi global yang memengaruhi sektor usaha di daerah.
Perubahan pola usaha masyarakat, kata dia, juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Perkembangan teknologi dinilai telah mengubah sistem berusaha masyarakat dari yang sebelumnya banyak dilakukan secara konvensional menjadi lebih berbasis digital.
"Sekarang kita melihat ada pergeseran sistem usaha. Dari yang sebelumnya berbasis toko fisik, kini banyak yang beralih ke sistem daring. Bahkan ada juga model usaha yang dilakukan dari rumah ke rumah. Perubahan ini tentu harus kita pahami melalui data yang akurat," ujarnya.
Ika menegaskan, data statistik yang berkualitas akan membantu pemerintah membaca arah perkembangan ekonomi serta menentukan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Data yang dihasilkan BPS sangat berharga bagi pemerintah provinsi. Dengan data tersebut, kita bisa menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mampu beradaptasi terhadap perubahan ekonomi di masa depan," kata dia.*
(sp/ad)
JAKARTA Kabar perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali menguat.Sejumlah nama disebut akan dilan
NASIONAL
MEDAN Pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) 2026 segera berakhir. Seiring itu, sejumlah perguruan tinggi negeri mulai memb
PENDIDIKAN
JAKARTA Partai NasDem menyatakan dukungan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan penggunaan uang tunai at
POLITIK
BINJAI Ratusan pedagang dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Forum Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Binjai menggeruduk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, buka suara terkait kabar ada
POLITIK
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tid
EKONOMI
PEMATANGSIANTAR Ratusan massa yang mengaku sebagai korban penipuan berkedok Koperasi Swadharma menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi a
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pemberian insentif untuk pasar modal, khususnya Bursa Efek Indone
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta pengembangan teknologi alternatif untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gas Lique
EKONOMI