Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, 4 Orang Ditangkap
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya ketersediaan data statistik yang akurat, lengkap, dan berkualitas sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Ika Hardina Lubis, dalam pembahasan terkait data statistik ekonomi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis, 12 Maret 2026.
Menurut Ika, data yang dihasilkan BPS memiliki peran penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang terus mengalami perubahan.Baca Juga:
"Data dari BPS Sumatera Utara harus akurat, baik, berkualitas, dan lengkap. Data tersebut sangat penting karena akan menjadi landasan bagi pemerintah provinsi dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan," kata Ika dalam pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tidak hanya menghadapi tantangan pembangunan di tingkat lokal, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan berbagai gejolak ekonomi global yang memengaruhi sektor usaha di daerah.
Perubahan pola usaha masyarakat, kata dia, juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Perkembangan teknologi dinilai telah mengubah sistem berusaha masyarakat dari yang sebelumnya banyak dilakukan secara konvensional menjadi lebih berbasis digital.
"Sekarang kita melihat ada pergeseran sistem usaha. Dari yang sebelumnya berbasis toko fisik, kini banyak yang beralih ke sistem daring. Bahkan ada juga model usaha yang dilakukan dari rumah ke rumah. Perubahan ini tentu harus kita pahami melalui data yang akurat," ujarnya.
Ika menegaskan, data statistik yang berkualitas akan membantu pemerintah membaca arah perkembangan ekonomi serta menentukan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Data yang dihasilkan BPS sangat berharga bagi pemerintah provinsi. Dengan data tersebut, kita bisa menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mampu beradaptasi terhadap perubahan ekonomi di masa depan," kata dia.*
(sp/ad)
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
JAKARTA Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL