Polda Sumut Buka Posko Aduan Kasus Terbakarnya Rumah Wartawan di Karo

SUMUT -Kematian tragis empat orang dalam kebakaran rumah wartawan Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menjadi sorotan utama dalam beberapa hari terakhir. Polda Sumatera Utara bersama Polres Tanah Karo telah membuka posko penerimaan aduan untuk mengumpulkan informasi terkait peristiwa memilukan ini, yang juga diduga terkait dengan pemberitaan tentang praktik judi.

“Posko ini dibuka untuk memfasilitasi masyarakat yang memiliki informasi terkait kebakaran yang menimpa rumah di Jalan Nabung Surbakti, Kabanjahe,” ungkap Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, di kantornya pada Selasa (2/7). Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan bahwa semua aspek dari kejadian tragis ini dapat diselidiki secara menyeluruh.

Kepala Kepolisian Daerah Sumut, Komjen Agung Setya Imam, bahkan telah mengunjungi keluarga Sempurna Pasaribu pada Minggu (30/6/2024), menunjukkan seriusnya penanganan kasus ini. Dalam pernyataannya, Kombes Hadi menyebut bahwa meskipun telah memeriksa 16 saksi termasuk saksi kunci, posko aduan ini tetap menjadi pintu terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi penting.

“Semua informasi yang kami terima dari masyarakat sangat berharga bagi proses penyelidikan yang sedang berlangsung,” tambahnya, menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam membantu penegakan hukum.

Kabar mengenai kemungkinan ada keterlibatan judi dalam kebakaran ini menambah kompleksitas kasus ini. Meskipun penyelidikan awal menunjukkan bahwa titik api pertama berasal dari dalam rumah korban, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kejadian yang merenggut nyawa Sempurna Pasaribu bersama istri, anak, dan cucunya pada Kamis (27/6) telah mengguncang masyarakat lokal dan menimbulkan keprihatinan mendalam di berbagai kalangan.

Dengan adanya posko aduan ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan informasi yang dapat membantu mengungkap kebenaran di balik tragedi ini. Langkah-langkah transparan seperti ini juga diharapkan dapat menghindari spekulasi dan menjaga integritas proses hukum yang sedang berlangsung.

(N/014)