Pengalihan Arus Lalulintas di Perempatan Limapuluh Kota Batu Bara,Dampak Terhadap Pedagang dan Pemudik

BATUBARA -Sebulan lebih telah berlalu sejak pengalihan arus lalulintas di perempatan Limapuluh Kota, Kecamatan Limapuluh, Batu Bara, mulai diberlakukan. Keputusan ini diambil seiring dengan meningkatnya arus mudik Lebaran dan Operasi Pekat Toba 2024. Namun, dampaknya terasa nyata, terutama bagi belasan pedagang kaki lima di sepanjang jalur arah Medan yang harus menutup usaha mereka.

Perempatan Limapuluh dulu dianggap sebagai “jantung” transportasi antarkota, antarprovinsi, bahkan antarpulau. Namun, sejak diberlakukannya pengalihan arus, terutama saat hari besar keagamaan seperti menjelang Idul Fitri, Idul Adha, dan Tahun Baru, perempatan ini menjadi semakin padat. Ironisnya, padatnya lalu lintas ini tak berdampak pada keselamatan pemudik.

Selama siang, pagi, hingga dini hari, pemudik merasa aman dan nyaman saat singgah atau transit di perempatan Limapuluh. Mereka bahkan rela menunggu berjam-jam di warung-warung pedagang sepanjang jalan. Namun, seiring waktu berjalan, pemandangan ini mulai berubah. Beberapa pedagang kaki lima harus menutup usaha mereka karena tidak ada lagi bus yang melintas di jalur mereka.

Perkembangan ini juga terjadi seiring dengan kebijakan Satlantas Polres Batu Bara yang melakukan penyekatan tepat di perempatan Limapuluh. Jalur menuju Kota Medan pun dialihkan melalui jalur belakang memutar hingga ke SMP Negeri 1 Limapuluh. Dampaknya, pemudik dan pedagang merasakan kesulitan yang sebelumnya tidak mereka rasakan.

Banyak tokoh masyarakat menyayangkan keputusan ini. Mereka menilai bahwa Satlantas Polres Batu Bara hanya memikirkan kenyamanan lalu lintas tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Usaha yang menjadi tulang punggung keluarga banyak yang harus tutup atau mati suri karena kurangnya arus kendaraan umum di jalur mereka.

Dalam konteks ini, penting untuk melihat dampak kebijakan lalu lintas terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih holistik. Upaya mengatasi kemacetan harus sejalan dengan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Semoga kebijakan yang diambil ke depan dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi semua pihak terkait.

(N/014)