37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
MEDAN – Anggota DPR RI, Musa Rajekshah atau Ijeck, yang juga Ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara (Sumut), mengunjungi rumah duka Budianto Sitepu (42) di Kabupaten Deli Serdang, Sumut. Budianto, yang merupakan Ketua Ranting Pemuda Pancasila Sei Semayang, meninggal dunia setelah ditangkap oleh personel Polrestabes Medan pada malam Natal, 24 Desember 2024.
Ijeck menyampaikan ucapan turut berdukacita atas meninggalnya almarhum Budianto melalui akun Instagram pribadinya. Ia juga menyampaikan doa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan. “Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa almarhum, diberikan rahmat serta mendapat tempat terbaik baginya di surga,” tulis Ijeck.
Dalam kesempatan tersebut, Ijeck hadir bersama sejumlah anggota Pemuda Pancasila lainnya. Mereka terlihat berbincang dengan istri Budianto, Dumaria Simangunsong, dan keluarga yang berduka.
Budianto Sitepu tewas setelah ditangkap oleh anggota Polrestabes Medan bersama dua rekannya pada malam Natal. Penangkapan tersebut terkait dengan insiden yang terjadi dua malam berturut-turut, saat Budianto dan teman-temannya mengonsumsi minuman keras di kedai dekat rumah mertua Ipda ID, salah seorang anggota Polrestabes Medan. Ketika terjadi keributan di lokasi, Ipda ID melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.
Kombes Gidion Arif Setyawan, Kapolrestabes Medan, mengungkapkan bahwa dalam proses penangkapan diduga terjadi kekerasan terhadap Budianto. Berdasarkan hasil visum et repertum (autopsi), ditemukan pendarahan pada otak, luka terbuka di rahang, serta luka di bagian mata yang diduga akibat benturan benda tumpul.
Keterangan saksi yang berada di lokasi kejadian juga mengindikasikan adanya kekerasan selama penangkapan, yang kemungkinan menyebabkan cedera pada Budianto. Dalam perjalanan menuju Polrestabes Medan, Budianto mengeluh muntah-muntah dan merasa tidak kuat. Ia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal pada Kamis (26/12) pagi.
Sebagai langkah lanjutan, Ipda ID dan enam anggota Polrestabes Medan lainnya telah ditempatkan khusus (Patsus) dan terancam menjalani sidang kode etik serta proses hukum pidana terkait dugaan kekerasan yang terjadi selama penangkapan.
Kematian Budianto ini menjadi perhatian publik, dan pihak kepolisian berjanji akan mendalami lebih lanjut kasus ini serta memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(N/014)
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN