Cuaca Aceh Hari Ini 24 Juli: Berawan Mendominasi, Sejumlah Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan Ringan
BANDA ACEH Prakiraan cuaca di Provinsi Aceh pada Jumat (24/7) didominasi kondisi berawan di sejumlah wilayah. Meski demikian, hujan ringan
NASIONAL
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini dijadwalkan memeriksa mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, terkait kasus suap yang melibatkan mantan calon legislatif (caleg) PDIP, Harun Masiku. Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang yang diajukan oleh Yasonna sendiri.
“Iya (akan menghadiri pemeriksaan). Saya kan minta (pemeriksaan) dijadwal ulang tanggal 18,” ujar Yasonna saat dihubungi pada Selasa (17/12).
Sebelumnya, Yasonna dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Jumat (13/12), namun ia tidak bisa hadir dan meminta penjadwalan ulang.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan bahwa pemeriksaan Yasonna kali ini dilakukan karena adanya temuan baru dalam kasus Harun Masiku. Hal ini menjadi alasan penyidik KPK baru memanggil Yasonna, meski kasus ini sudah berjalan sejak 2020.
“Tentunya penyidik dalam memanggil saksi itu harus ada dasarnya, baik itu dokumen terkait, keterangan saksi lain, atau petunjuk baru. Kemungkinan temuan tersebut baru didapat penyidik saat ini,” ujar Tessa pada Jumat (13/12).
Ia menambahkan bahwa langkah ini murni didasarkan pada alat bukti dan bukan karena status Yasonna yang kini bukan lagi pejabat negara.
Kasus Harun Masiku mencuat pada Januari 2020 melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Saat itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap senilai Rp 600 juta dari Harun. Uang tersebut diberikan agar Wahyu membantu Harun menjadi anggota DPR melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).
Namun, Harun Masiku berhasil lolos saat OTT berlangsung dan hingga kini masih berstatus buron. Meski sudah hampir lima tahun berlalu, KPK terus berupaya menangkapnya. Terbaru, lembaga antirasuah ini menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) pembaruan yang memuat foto-foto terbaru Harun Masiku.
KPK juga telah mencegah lima orang untuk bepergian ke luar negeri. Mereka diduga terlibat dalam upaya menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Selain itu, KPK kembali memeriksa Wahyu Setiawan setelah ia mendapatkan pembebasan bersyarat pada 6 Oktober 2023.
Aksi unjuk rasa terkait kasus ini juga terus berlangsung. Pada Senin (16/12), massa demonstrasi menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sambil membentangkan spanduk bergambar Harun Masiku.
Kasus ini terus menjadi sorotan publik mengingat belum tertangkapnya Harun Masiku dan berbagai pengembangan yang terjadi.
(N/014)
BANDA ACEH Prakiraan cuaca di Provinsi Aceh pada Jumat (24/7) didominasi kondisi berawan di sejumlah wilayah. Meski demikian, hujan ringan
NASIONAL
MEDAN Prakiraan cuaca di Provinsi Sumatera Utara pada Jumat (24/7) didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian bes
NASIONAL
JAKARTA Prakiraan cuaca di Provinsi DKI Jakarta pada Jumat (24/7) didominasi kondisi cerah di seluruh wilayah. Cuaca yang bersahabat diper
NASIONAL
BANDUNG Prakiraan cuaca di Provinsi Jawa Barat pada Jumat (24/7) didominasi kondisi cerah di sebagian besar kabupaten dan kota. Hanya bebe
NASIONAL
YOGYAKARTA Prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (24/7) didominasi kondisi cerah di seluruh kabupaten dan kota. C
NASIONAL
DENPASAR Prakiraan cuaca di Provinsi Bali pada Jumat (24/7) didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah. Namun
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. menerima kunjungan kerja Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) T
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus membuka peluang kerja sama internasional untuk mempercepat pembangunan daerah.
PEMERINTAHAN
GUNUNGSITOLI Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mendorong peningkatan sarana dan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) seb
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu bersama Ketua DWP Sumut Evi Novida Ginting me
PENDIDIKAN