Kontroversi Jalan Rusak Warnai Pemilihan Gubernur Sumatera Utara?

MEDAN -Kontestasi pemilihan gubernur Sumatera Utara kembali memanas dengan munculnya saling sindir terkait kondisi jalan lintas provinsi. Dalam acara pengundian nomor urut yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Grand Mercure, Bobby Nasution, calon gubernur dari nomor urut 1, melontarkan sindiran kepada Gubernur Edy Rahmayadi mengenai jalan-jalan rusak di bawah kepemimpinannya.

“Sejak kepemimpinan Edy Rahmayadi, banyak jalan di Sumatera Utara yang dalam kondisi memprihatinkan. Ini menjadi salah satu perhatian utama kami,” ujar Bobby dengan nada tegas saat memberikan sambutan. Sindiran tersebut langsung memicu reaksi dari Jubir Edy-Hasan, Sutrisno Pangaribuan, yang mengatakan bahwa pernyataan Bobby tidak didasarkan pada data dan fakta yang valid.

Sutrisno, yang pernah menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi D DPRD periode 2014-2019, merasa sangat memahami kondisi jalan di Sumut. Ia menjelaskan bahwa klaim Bobby Nasution tidak mencerminkan kenyataan, dan ia mengingatkan bahwa terdapat perbedaan antara jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Sebagai mantan Ketua dan Sekretaris Komisi D, saya tahu persis siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan jalan-jalan tersebut. Menurut saya, lebih baik kita fokus pada solusi daripada saling menyalahkan,” ungkap Sutrisno di tengah diskusi yang berlangsung.

Dialog publik yang diadakan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut, pada Jumat (27/9), mengangkat tema “Pilgub Sumut Memanas, Soal Jalan Rusak, Siapa yang Benar?” Menyusul pernyataan Bobby, Abdul Rahim Siregar, Sekretaris Pemenangan Bobby Nasution-Surya, mengatakan bahwa pernyataan Bobby saat pengundian nomor urut adalah murni untuk menyuarakan kepentingan masyarakat.

Sutrisno juga menambahkan bahwa perdebatan yang terjadi antara pihak Bobby dan Edy Rahmayadi lebih mirip saling berbalas pantun daripada diskusi yang substansial. “Saya sempat berdebat dengan Hinca Panjaitan dari tim pemenangan Bobby. Pada akhirnya, kita hanya saling melempar argumen tanpa ada solusi konkret,” tambahnya.

Sebagai bagian dari diskusi, Sutrisno menyoroti bahwa kondisi jalan rusak di Sumut bukanlah isu baru. Ia juga mengklaim bahwa menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, tidak memahami status jalan perbatasan dan bagaimana pengelolaan infrastruktur harus dilakukan secara lebih efektif.

“Dari hasil pemeriksaan saya di Pemkab Labuhanbatu Utara, yang diperbaiki adalah jalan kabupaten, bukan jalan nasional. Ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan jalan di daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Abdul Rahim Siregar menegaskan bahwa meski banyak jalan provinsi yang perlu diperbaiki, ada juga jalan nasional yang kondisinya tidak kalah memprihatinkan. Ia mencontohkan Jalan Nasional Batu Jomba di Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang hingga kini masih dalam tahap perbaikan.

“Untuk mempercepat proses perbaikan, sebaiknya Presiden Jokowi turun tangan langsung seperti yang dilakukannya di Lampung dan Labuhanbatu Utara. Ini penting untuk memastikan anggaran dan perhatian yang lebih untuk infrastruktur di Sumut,” ungkap Rahim.

Dalam konteks ini, Sutrisno berharap agar para anggota DPR RI dari Dapil Sumut juga memberikan perhatian terhadap kondisi jalan-jalan nasional yang rusak di wilayah tersebut. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk menyelesaikan masalah infrastruktur yang kerap kali menjadi sorotan masyarakat.

Dengan persaingan yang semakin ketat menjelang pemilihan gubernur, isu jalan rusak di Sumatera Utara tidak hanya menjadi bahan perdebatan politik, tetapi juga mencerminkan tantangan serius yang harus dihadapi oleh calon pemimpin daerah. Masyarakat pun berharap agar masalah ini tidak hanya menjadi alat kampanye, melainkan juga sebagai fokus utama bagi calon gubernur dalam meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat.

(N/014)