JAKARTA –Ketua Panwasrah PON XXI Aceh-Sumut, Mayjen Purn Suwarno, mengungkapkan sejumlah tantangan terkait dinamika anggaran dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang berlangsung saat ini. Menurut Suwarno, perjalanan anggaran untuk persiapan PON mengalami banyak kendala, terutama akibat pandemi COVID-19 yang melanda sejak 2020 dan agenda politik nasional seperti Pilpres 2024.
“Persiapan PON dilakukan tujuh tahun sebelumnya, namun kondisi pandemi menyita banyak konsentrasi dan anggaran. Selama COVID-19, banyak rencana yang tidak bisa dilakukan,” ungkap Suwarno dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (18/9). Dia menekankan bahwa setelah fase pandemi, fokus kembali terganggu oleh pelaksanaan Pilpres, yang mempengaruhi alokasi sumber daya baik dari kabupaten/kota hingga provinsi.
Suwarno juga mencatat bahwa pada bulan November mendatang, akan ada Pilkada yang turut menyedot anggaran. “Dengan adanya agenda politik ini, anggaran yang tersedia di provinsi, kabupaten/kota, dan pusat sama-sama terkikis,” jelasnya. Hal ini menyebabkan pemda mengajukan dana ke pemerintah pusat, namun anggaran pusat pun telah tertekan oleh kebutuhan yang sama, sehingga tidak bisa memberikan dukungan maksimal untuk PON.
Baca Juga:
“Akibatnya, dinamika ini menyebabkan pengadaan peralatan berlangsung dalam waktu yang singkat, serta pembangunan infrastruktur yang didukung APBN menjadi terhambat,” lanjutnya. Suwarno menambahkan bahwa anggaran yang disiapkan untuk PON kali ini mencapai Rp 811 miliar, yang merupakan jumlah paling kecil dibandingkan dengan penyelenggaraan PON sebelumnya. Sebagai perbandingan, penyelenggaraan PON Kalimantan Timur tahun lalu memiliki anggaran sebesar Rp 4 triliun, sementara PON Riau mengalokasikan Rp 1,5 triliun.
Dengan tantangan ini, Suwarno berharap agar semua pihak dapat bersinergi demi suksesnya PON XXI Aceh-Sumut. “Kami tetap optimis bahwa meskipun ada berbagai tantangan, kita akan mampu menjalankan acara ini dengan baik dan memberikan yang terbaik bagi atlet serta masyarakat,” tutupnya.
Baca Juga:
Sementara itu, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga terus memantau perkembangan anggaran dan kesiapan daerah, guna memastikan bahwa semua rencana untuk PON dapat terlaksana dengan baik. Penyelenggaraan PON kali ini menjadi penting tidak hanya untuk olahraga, tetapi juga untuk mengangkat citra dan kebanggaan daerah Aceh dan Sumut di kancah nasional.
(N/014)
SEMARANG Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaannya dalam sidang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi peluang pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan rumah praju
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyatakan dukungannya terhadap imbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Abdul Mu&
Nasional
JAKARTA Muhammad Abindra Putra Tayip, mantan pegawai kontrak di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), menyampaikan pembel
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia menanggapi permintaan dari tim penasihat hukum terdakwa lain dalam kasus impor gula, yang men
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kabar baik datang dari sektor perdagangan internasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda
Ekonomi
PIDIE Seorang pria berinisial BH (43), warga Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, diamankan oleh aparat Kepolisian Resor (Polres) Pidie sete
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Suasana haru menyelimuti ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika terdakwa Adriana Angela Brigita tak kuasa menahan
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan menggelar kegiatan Orientasi Praktek Klinik Keperawatan Dasar bagi mahasiswa
Pendidikan
