JAKARTA –Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan kekhawatirannya terkait munculnya anomali dalam Pilgub Jakarta 2024, khususnya mengenai pasangan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardhana. Menurut Hasto, ada dugaan pencatutan KTP warga Jakarta dan sekitarnya yang tidak sepenuhnya mendukung calon tersebut, yang memicu kontroversi dalam proses pencalonan.
Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa sejumlah anggota PDIP Jakarta, termasuk Ketua DPC PDIP Jakarta Timur, Rio, juga menjadi korban pencatutan KTP untuk mendukung Dharma-Kun. Ia menilai bahwa pencatutan ini mencerminkan adanya kepentingan tersembunyi di balik kemunculan pasangan calon independen tersebut.
“Ada Ketua DPC PDIP Jaktim Saudara Rio itu KTP-nya juga dicatut. Padahal sebagai anggota partai tidak mungkin ya untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan karena seluruh anggota partai menunggu keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri,” jelas Hasto saat menghadiri upacara HUT ke-79 RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Baca Juga:
Hasto menekankan bahwa pencatutan KTP untuk calon independen seperti Dharma-Kun telah menimbulkan keresahan di kalangan anggota partai dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa PDIP bersama rakyat Jakarta tidak akan tinggal diam dalam menghadapi masalah ini.
Tindakan PDIP dan MasyarakatPDIP, menurut Hasto, berkomitmen untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Ia menyatakan bahwa akan ada gerakan rakyat yang akan mendukung penegakan kedaulatan dan hak-hak demokrasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara.
Baca Juga:
“Kami optimis bahkan itu akan menjadi gerakan rakyat, karena kedaulatan itu berada di rakyat. Buat apa kita merdeka ketika kedaulatan akhirnya diserobot oleh kepentingan kekuasaan apalagi dipersempit lagi oleh kepentingan keluarga. Ini yang tidak boleh terjadi,” tegas Hasto.
Respon KPU JakartaSementara itu, Ketua Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, mengklarifikasi posisi KPU dalam isu ini. Dody menjelaskan bahwa KPU hanya bertindak sebagai pengguna akhir data dan tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi sumber data KTP yang digunakan dalam pencalonan.
“Terkait sumber data atau KTP, tentu kami sebagai end user. Jadi KPU ini end user, soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal paslon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan. Itu di luar dari kewenangan atau jangkauan kami,” ujar Dody Wijaya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Dody menambahkan bahwa pihaknya hanya melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dokumen yang diajukan. Warga yang merasa KTP-nya dicatut dapat melaporkan hal ini ke Info Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu kemudian akan memberikan rekomendasi mengenai tindak lanjut kasus tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana belum memberikan tanggapan resmi terkait isu pencatutan KTP yang mencuat. Publik menunggu klarifikasi dari pasangan calon mengenai dugaan tersebut dan bagaimana mereka akan menyikapi situasi ini.
Dengan situasi yang semakin memanas menjelang Pilgub Jakarta 2024, semua pihak diharapkan dapat menjaga integritas proses pemilihan dan memastikan bahwa hak-hak demokrasi warga negara tetap dihormati.
(N/014)
PADANGSIDIMPUAN Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan menjadi tuan rumah peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP)
Nasional
BITVONLINE.COM Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) khusus bagi ibu hamil pada tahun 2025. Program ini merupakan bagian d
Nasional
JAKARTA Nilai tukar rupiah berhasil menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Selasa (29/4/2025) sore. Rupiah
Ekonomi
BINJAI Sebuah video yang memperlihatkan empat pria mengaku warga Kota Binjai, Sumatera Utara, terlantar di Kamboja menjadi viral di media s
Peristiwa
JAKARTA Seorang wanita bernama Ambarwati melaporkan oknum anggota Polri berpangkat Brigadir Dua (Bripda) berinisial GMI ke Polda Metro Jaya
Hukum dan Kriminal
SUMEDANG Kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Tol Cisumdawu kilometer 189, wilayah Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Peristiwa
JAKARTA Tanggapan terus mengalir terkait isu potensi masuknya TNI ke ranah pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Pendidikan
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presid
Nasional
INDRAMAYU Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu menggelar apel besar inventarisasi kendaraan dinas di area Parkiran Sport Center, Selasa
Pemerintahan
Oleh Denny Iskandar SH MHMASYARAKAT yang bertempat tinggal di tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPNII, atau yang diklaim masih tercatat sebag
Opini
