Hasto Sebut Dharma Pongrekun Calon Boneka: Ada KTP Kader PDIP Dicatut Mendukung

JAKARTA –Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan kekhawatirannya terkait munculnya anomali dalam Pilgub Jakarta 2024, khususnya mengenai pasangan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardhana. Menurut Hasto, ada dugaan pencatutan KTP warga Jakarta dan sekitarnya yang tidak sepenuhnya mendukung calon tersebut, yang memicu kontroversi dalam proses pencalonan.

Dugaan Pencatutan KTP

Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa sejumlah anggota PDIP Jakarta, termasuk Ketua DPC PDIP Jakarta Timur, Rio, juga menjadi korban pencatutan KTP untuk mendukung Dharma-Kun. Ia menilai bahwa pencatutan ini mencerminkan adanya kepentingan tersembunyi di balik kemunculan pasangan calon independen tersebut.

“Ada Ketua DPC PDIP Jaktim Saudara Rio itu KTP-nya juga dicatut. Padahal sebagai anggota partai tidak mungkin ya untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan karena seluruh anggota partai menunggu keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri,” jelas Hasto saat menghadiri upacara HUT ke-79 RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Hasto menekankan bahwa pencatutan KTP untuk calon independen seperti Dharma-Kun telah menimbulkan keresahan di kalangan anggota partai dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa PDIP bersama rakyat Jakarta tidak akan tinggal diam dalam menghadapi masalah ini.

Tindakan PDIP dan Masyarakat

PDIP, menurut Hasto, berkomitmen untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Ia menyatakan bahwa akan ada gerakan rakyat yang akan mendukung penegakan kedaulatan dan hak-hak demokrasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara.

“Kami optimis bahkan itu akan menjadi gerakan rakyat, karena kedaulatan itu berada di rakyat. Buat apa kita merdeka ketika kedaulatan akhirnya diserobot oleh kepentingan kekuasaan apalagi dipersempit lagi oleh kepentingan keluarga. Ini yang tidak boleh terjadi,” tegas Hasto.

Respon KPU Jakarta

Sementara itu, Ketua Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, mengklarifikasi posisi KPU dalam isu ini. Dody menjelaskan bahwa KPU hanya bertindak sebagai pengguna akhir data dan tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi sumber data KTP yang digunakan dalam pencalonan.

“Terkait sumber data atau KTP, tentu kami sebagai end user. Jadi KPU ini end user, soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal paslon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan. Itu di luar dari kewenangan atau jangkauan kami,” ujar Dody Wijaya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Dody menambahkan bahwa pihaknya hanya melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dokumen yang diajukan. Warga yang merasa KTP-nya dicatut dapat melaporkan hal ini ke Info Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu kemudian akan memberikan rekomendasi mengenai tindak lanjut kasus tersebut.

Belum Ada Tanggapan dari Dharma-Kun

Hingga berita ini diturunkan, pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana belum memberikan tanggapan resmi terkait isu pencatutan KTP yang mencuat. Publik menunggu klarifikasi dari pasangan calon mengenai dugaan tersebut dan bagaimana mereka akan menyikapi situasi ini.

Dengan situasi yang semakin memanas menjelang Pilgub Jakarta 2024, semua pihak diharapkan dapat menjaga integritas proses pemilihan dan memastikan bahwa hak-hak demokrasi warga negara tetap dihormati.

(N/014)