Dukcapil soal KTP Dicatut Dukung Dharma Pongrekun: Kami Tak Terlibat

JAKARTA –Sejumlah warga Jakarta kini tengah diliputi keresahan setelah mengetahui bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka dicatut untuk mendukung calon independen dalam Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Kasus ini menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat karena berkaitan dengan penggunaan data pribadi mereka tanpa izin.

Menurut informasi yang beredar, data NIK KTP tersebut telah dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung pasangan calon tersebut dalam pendaftaran Pilkada. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana data pribadi bisa disalahgunakan dan dari mana sumber data tersebut.

Penjelasan Dirjen Dukcapil

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, memberikan klarifikasi terkait isu pencatutan data ini. Teguh menegaskan bahwa data yang digunakan oleh calon independen tersebut tidak berasal dari institusi yang dipimpinnya.

“Saya sampaikan bahwa data tersebut bukan berasal dari institusi kami, karena kalau kita bicara NIK kan bisa diperoleh dari berbagai macam cara, baik yang benar maupun yang salah,” ujar Teguh kepada kumparan, Jumat (16/8).

Teguh menambahkan bahwa banyak penyalahgunaan terkait NIK yang bisa terjadi dari berbagai sumber. “Kami tidak terlibat atau ikut-ikutan dalam dukung-mendukung calon tertentu termasuk yang di Jakarta,” jelasnya.

Menurut Teguh, NIK bisa diperoleh dari berbagai sumber, bukan hanya dari lembaga pengelola data kependudukan seperti Ditjen Dukcapil atau Dinas Dukcapil. “Bahkan, katakanlah di internet juga banyak, atau mungkin juga dari berbagai sumber lain. Tentunya, tidak selalu berasal dari lembaga pengelola data kependudukan,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada anomali terkait pemakaian atau pemungutan data kependudukan yang mencurigakan dari institusi Dukcapil. “Kami nyatakan bahwasannya sampai saat ini tidak ada anomali terkait pemakaian atau pemungutan data kependudukan, jadi kami sampaikan lagi, sekali lagi, data itu bukan berasal dari institusi kami,” pungkas Teguh.

Keresahan Publik dan Respons KPU

Isu pencatutan KTP ini telah menjadi perbincangan panas di media sosial, termasuk di platform X. Beberapa tokoh publik, termasuk mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, mengklaim bahwa KTP anak-anak, kerabat, dan timnya juga dicatut untuk mendukung pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta mengenai kasus pencatutan KTP ini. Warga yang merasa khawatir dan ingin memastikan apakah KTP mereka telah dicatut dapat mengecek melalui tautan berikut: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.

Langkah Selanjutnya

Kasus pencatutan KTP ini memerlukan investigasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi sumber data dan memastikan bahwa hak-hak privasi warga tidak disalahgunakan. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan memantau perkembangan kasus ini, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi selama proses pemilihan berlangsung.