Dolar AS Menguat, Seberapa Kuat BI Menahan Tekanan Rupiah?
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hingga menembus level Rp 17.000 per dolar AS pada
EKONOMI
Padangsidimpuan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait suap proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Hari ini, sebanyak 29 orang dipanggil sebagai saksi, termasuk nama-nama penting dari unsur pemerintah daerah, swasta, hingga akademisi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut yang digelar di Kantor KPPN Padangsidimpuan, Kamis (14/8/2025).
"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait suap proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara," kata Budi.
Ada Nama Ketua DPW PKB Sumut
Salah satu saksi yang menarik perhatian adalah Muhammad Jafar Sukhairi Nasution, mantan Bupati Mandailing Natal (2021–2025) dan kini menjabat sebagai Ketua DPW PKB Sumut. Selain itu, hadir pula Plt. Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, Elpi Yanti Sari Harahap, serta sejumlah pejabat teknis dari Dinas PUPR dan perusahaan swasta yang terlibat.
Berikut di antara nama-nama saksi yang diperiksa:
Muhammad Jafar Sukhairi Nasution (eks Bupati Madina, Ketua DPW PKB Sumut)
Elpi Yanti Sari Harahap (Plt. Kadis PUPR Madina)
Direktur PT Ayu Septa Perdana
Kasatker Wilayah I PJN
PPK 1.5 Satker PJN Wilayah I
Staf dan pengawas teknis proyek, serta anggota kepolisian
5 Tersangka Telah Ditetapkan
KPK sebelumnya telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini. Mereka adalah:
Topan Ginting – Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut
Rasuli Efendi Siregar – Kepala UPTD Gunung Tua, Dinas PUPR Provinsi Sumut
Heliyanto – PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
M. Akhirun Pilang – Dirut PT Dalihan Natolu Grup (DNG)
M. Rayhan Dulasmi Pilang – Direktur PT Rona Na Mora (RN)
Dugaan Fee Proyek Rp 8 Miliar
Menurut KPK, Topan Ginting diduga kuat mengatur proses lelang proyek jalan senilai Rp 231,8 miliar, agar dimenangkan oleh pihak swasta tertentu. Sebagai imbalan, ia dijanjikan fee sebesar Rp 8 miliar.
KPK mengungkap bahwa dua tersangka dari pihak swasta, Akhirun dan Rayhan, sudah menarik Rp 2 miliar yang diduga akan digunakan sebagai "uang pelicin" untuk para pejabat yang membantu memenangkan proyek.
KPK Tegaskan Komitmen Usut Tuntas
KPK menyatakan pemeriksaan terhadap para saksi bertujuan memperkuat bukti dan membongkar alur dugaan suap secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat.*
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hingga menembus level Rp 17.000 per dolar AS pada
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap buronan kasus narkotika, Andre Fernando alias The Doctor, dalam oper
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI melimpahkan empat prajurit Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI yang menjadi tersangka kasus p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengusulkan pengaturan ambang batas baru dalam Rancangan UndangUndang (RUU) Na
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan melakukan kunjungan ke SMKN 1 Beringin dalam rangka memperkuat sinergi antara pemer
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah meninjau langsung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tahap I dalam rangka seleksi penerimaan c
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya percepatan pembangunan daerah yang berfokus pada pen
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 yang dise
EKONOMI
MEDAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Su
EKONOMI
MEDAN Dugaan pencurian uang sebesar Rp11,2 juta yang melibatkan oknum anggota kepolisian di Sumatera Utara menjadi sorotan. Hingga kini,
HUKUM DAN KRIMINAL