Kodam I/Bukit Barisan Kerahkan Pasukan di Titik Vital Medan, Pangdam: Amankan Aspirasi Tanpa Anarki

MEDAN – Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan aksi unjuk rasa yang digelar serentak di Kota Medan, Kodam I/Bukit Barisan (BB) mengerahkan pasukan pengamanan di berbagai titik strategis, Senin (1/9/2025).

Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto menyampaikan bahwa sebanyak satu Satuan Setingkat Peleton (SST) atau sekitar 30 personel TNI telah ditempatkan di setiap lokasi aksi, seperti Gedung DPRD Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Kantor Wali Kota Medan, serta beberapa fasilitas vital lainnya.

"Saya memerintahkan seluruh satuan dan Kodim untuk mengamankan fasilitas umum. Semoga semua berjalan dengan baik dan seluruh elemen masyarakat serta mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya secara damai, tanpa tindakan anarkis atau merugikan masyarakat umum," ujar Mayjen Rio Firdianto usai acara Doa Bersama Indonesia Damai, Minggu malam (31/8).

Lebih lanjut, Pangdam memastikan bahwa TNI tidak akan menghalangi masyarakat dalam menyuarakan pendapat. Namun, ia mengingatkan agar aksi dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab.

"Semua masalah pasti ada solusinya dan bisa diselesaikan. Harapan kami, Sumatera Utara tetap kondusif," tegasnya.

Selain pengamanan di pusat pemerintahan, Kodam I/BB juga menempatkan personel di SPBU dan gudang-gudang sembako guna menjaga pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan mencegah potensi penjarahan atau sabotase.

"Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh unsur TNI—Angkatan Darat, Laut, dan Udara—untuk menjaga stabilitas Sumatera Utara. Tidak boleh ada aksi anarkis," kata Pangdam.

Ia juga menegaskan komitmen Kodam I/BB dalam mengawal aspirasi rakyat, namun menolak segala bentuk kekerasan atau pengrusakan fasilitas umum.

"Jika sampai terjadi kerusakan, maka kehidupan masyarakat juga akan terdampak. Mari kita saling menjaga agar aksi berlangsung damai dan aspirasi tersampaikan," pungkasnya.

Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab TNI dalam mendukung stabilitas nasional dan perlindungan terhadap masyarakat sipil, tanpa mengurangi ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat.*

(j006)