Rico Waas Temukan Kendaraan Dinas Pemko Medan Nunggak Pajak, Ada yang Tanpa Pelat dan Spion
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JANTHO, ACEH – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Pertamina Patra Niaga Aceh terus berupaya mengatasi kelangkaan LPG subsidi maupun non-subsidi pasca bencana banjir dan longsor.
Rapat koordinasi digelar di Kantor Bupati Aceh Besar, Kamis (18/12/2025), dihadiri Bupati Syech Muharram, Forkopimda, dan 11 agen penyalur LPG.
Bupati Syech Muharram menekankan agar masyarakat bersabar. "Ini bukan permainan maupun keinginan siapapun, tapi akibat bencana alam. Mari kita bersabar dan terus berusaha," ujarnya.Baca Juga:
Ia menambahkan, penyaluran LPG saat ini telah mencapai 57 persen, dan pihaknya berharap distribusi segera normal 100 persen.
Syech Muharram juga meminta warga yang sudah menerima LPG untuk memberi kesempatan kepada yang belum mendapatkan, serta menghemat penggunaan selama masa darurat.
Pemkab Aceh Besar menghadapi tantangan karena banyak jalur transportasi terputus akibat banjir dan longsor. Untuk mengatasinya, pendistribusian LPG dilakukan melalui kapal laut.
Sales Branch Manager (SBM) III Gas Aceh, Muhammad Suhanda, menjelaskan bahwa Pertamina menambah satu unit kapal untuk mendukung pendistribusian LPG dari Lhokseumawe ke Banda Aceh.
"Saat ini sudah ada tiga kapal yang menyalurkan LPG, serta penambahan unit skid tank dari 24 menjadi 25 unit," ujar Suhanda.
Suhanda juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas antrean LPG dan menghimbau agar tetap tenang.
"Kami berharap pendistribusian LPG segera terselesaikan dan normal kembali," pungkasnya.
Upaya kolaboratif antara Pemkab Aceh Besar dan Pertamina Patra Niaga ini menjadi langkah penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, meskipun kondisi pasca bencana masih menimbulkan kendala logistik.*
(dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN