
BPI Danantara Angkat Dua Profesional Asing untuk Perkuat Transformasi Garuda Indonesia
JAKARTA Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa penunjukan dua ekspatr
Politik
JAKARTA –Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengumpulkan 500 relawan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 11 Agustus 2024 akhirnya dibatalkan. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah berkomunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Menurut Budi Arie, fokus utama saat ini adalah persiapan untuk upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.
“Tadi pagi Pak Sesneg menghubungi saya dan meminta agar kita fokus terlebih dahulu pada persiapan HUT RI. Jadi, rencana pengumpulan 500 relawan di IKN pada 11 Agustus dibatalkan,” kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Menurut Budi Arie, keputusan untuk menunda rencana tersebut diambil agar Presiden Jokowi bisa sepenuhnya berkonsentrasi pada acara peringatan HUT Kemerdekaan RI. “Kami putuskan untuk memprioritaskan acara 17 Agustus terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan menjadwalkan ulang pengumpulan relawan ke IKN, kemungkinan pada 24-25 Agustus,” tambahnya.
Meskipun demikian, Budi Arie memastikan bahwa jumlah relawan yang akan berkumpul di IKN tetap sesuai dengan rencana awal, yaitu 500 orang. Ia juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi akan turut serta bersama relawan dalam kunjungan tersebut. “Jumlah relawan tetap sama, dan Presiden Jokowi akan bergabung dengan mereka,” ungkap Budi Arie.
Budi Arie menjelaskan bahwa tujuan utama dari pengumpulan relawan adalah untuk melihat hasil dari proyek-proyek yang telah dilaksanakan di IKN, serta untuk memberikan kesempatan bagi para relawan yang belum pernah mengunjungi lokasi tersebut. “Para relawan ingin melihat langsung hasil dari pembangunan yang telah dilakukan di IKN. Kami juga memastikan bahwa kunjungan ini tidak akan menggunakan fasilitas negara. Ini murni merupakan gotong royong dari relawan,” jelasnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Budi Arie juga menekankan pentingnya pembangunan IKN sebagai proyek jangka panjang yang akan memakan waktu antara 10 hingga 30 tahun untuk selesai. Ia menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya dan didukung oleh berbagai komponen partai di DPR.
“Ibu Kota Nusantara adalah proyek pembangunan jangka panjang yang sangat penting bagi bangsa. Ini merupakan bagian dari agenda yang telah dicanangkan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan didukung penuh oleh semua komponen partai saat itu. Kami berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan proyek ini,” pungkas Budi Arie.
(N/014)
JAKARTA Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa penunjukan dua ekspatr
PolitikBEKASI Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, berhasil membuka lapangan pekerjaan b
EkonomiSIMALUNGUN Sebuah kecelakaan lalu lintas tragis menewaskan seorang ibu dan anaknya di Jalan Umum Km 14,515 yang menghubungkan Pematangs
PeristiwaYOGYAKARTA Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) memilih bungkam saat dimintai tanggapan terkait beban utang proyek kereta cepat JakartaBa
NasionalJAKARTA Para ilmuwan kembali memperingatkan potensi bencana alam besar yang mengintai kawasan barat Amerika Utara. adsenseZona Subduks
PeristiwaJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Um
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan pemblokiran anggaran yang dilakukan pada awal tahun
EkonomiJAKARTA Pemindahan aktor Ammar Zoni ke Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Cilacap, dari Lapas Cipinang, Jakarta, pada Kamis (16/10/2025)
Hukum dan KriminalMEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menyatakan bahwa pelatihan vokasi yang digelar oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
EkonomiMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mengintensifkan upaya penyelesaian konflik agraria yang masih menjadi per
Pemerintahan