DPR Resmi Sahkan 9 Anggota Ombudsman RI, Ini Susunan Lengkapnya!
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui pengesahan 9 anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 20262031 dalam rapat paripurna yang digelar d
NASIONAL
SIDOARJO –Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, memimpin operasi pemusnahan barang ilegal senilai Rp 5,3 miliar di Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada Kamis (25/7). Operasi ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan ketat terhadap impor ilegal yang telah berlangsung sejak awal tahun.
Dalam pengumumannya, Mendag Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa operasi ini berhasil mengamankan berbagai jenis barang ilegal, meliputi hasil perikanan, keramik, plastik, produk hewan dan olahan, produk kehutanan, serta barang tertentu seperti elektronika, kosmetika, dan makanan-minuman. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp 5,3 miliar, yang sebagian besar merupakan produk yang tidak memiliki izin impor atau melanggar regulasi yang berlaku.
“Hari ini kita telah berhasil memusnahkan berbagai jenis barang ilegal yang berhasil diamankan, termasuk produk plastik senilai hampir Rp 3 miliar dan hasil perikanan senilai Rp 750 juta,” ujar Zulkifli Hasan kepada wartawan yang hadir di lokasi.
Menurut Mendag Zulkifli Hasan, operasi ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap praktik perdagangan ilegal yang merugikan industri dalam negeri serta mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam enam bulan terakhir, sebanyak 18 perusahaan telah diberikan peringatan dan dokumen pemberitahuan impor atas pelanggaran yang dilakukan, dengan 32 pelanggaran yang tercatat.
“Kami telah memberikan peringatan kepada 14 perusahaan terlebih dahulu, namun bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran serius dan berulang kali, tindakan lebih lanjut seperti pencabutan izin dan penyerahan kepada penegak hukum menjadi langkah yang ditempuh,” tambahnya.
Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa pemerintah melalui Satgas Pangan dan Obat-obatan akan terus meningkatkan pengawasan di pelabuhan dan perbatasan guna mencegah masuknya barang-barang ilegal ke dalam negeri. “Kami akan terus melakukan pemusnahan barang ilegal dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku yang terbukti melanggar,” jelasnya.
Operasi pemusnahan barang ilegal ini juga menandai komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban perdagangan dan melindungi konsumen dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan serta merugikan ekonomi nasional. Langkah-langkah tegas yang diambil diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku perdagangan ilegal, sehingga perdagangan yang berlangsung di Indonesia dapat lebih terkontrol dan terjamin kualitasnya.
(N/014)
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui pengesahan 9 anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 20262031 dalam rapat paripurna yang digelar d
NASIONAL
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui rekomendasi percepatan reformasi Polri dalam rapat paripurna ke12 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI secara resmi menyetujui Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. Persetu
NASIONAL
DENPASAR Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggelar patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dikombinasikan dengan patroli yus
NASIONAL
JAKARTA Filsuf dan pengamat politik Rocky Gerung memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa, 27 Januari 2026. Rocky
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Rencana Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjadikan Kebun Binatang Bandung sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) menuai kritik taja
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, ditetapkan sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Gagasan inovatif Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, untuk memanfaatkan lumpur sisa banjir sebagai media tana
NASIONAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN J
HUKUM DAN KRIMINAL
GIANYAR Personel Polres Gianyar mengikuti Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Rikkesla) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bidang Kedoktera
NASIONAL