
Aceh Tanpa Rokok, Mungkinkah?
Oleh dr. Aslinar, Sp.A, M. BiomedHARI Tanpa Tembakau Sedunia mulai dicetuskan oleh WHO pada tahun 1987. WHO mengesahkan Resolusi WHA40.38 y
Opini
MALKUT –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan penahanan terhadap Muhaimin Syarif setelah ditangkap di Banten pada Selasa malam kemarin. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan, mulai tanggal 17 Juli 2024 hingga 5 Agustus 2024.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa Muhaimin Syarif diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan memberi atau menjanjikan suap kepada Abdul Gani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024. Suap tersebut terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Nilai suap yang diberikan kepada Abdul Gani Kasuba mencapai Rp 7 miliar, dengan beberapa metode penyerahan baik langsung maupun melalui ajudannya,” ungkap Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Asep juga menyoroti beberapa aspek dari dugaan korupsi yang melibatkan Muhaimin Syarif, antara lain terkait proyek di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, pengurusan perizinan IUP Operasi Produksi PT Prisma Utama, serta usulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM Republik Indonesia.
“Dari usulan-usulan penetapan WIUP yang diajukan, beberapa di antaranya sudah ditetapkan oleh Kementerian ESDM, dengan nilai total yang mencapai lebih dari Rp 100 miliar,” tambah Asep.
Baca Juga:
KPK juga tengah mengusut dugaan pencucian uang yang melibatkan Abdul Gani Kasuba sebagai pengembangan dari perkara ini. Bukti awal dugaan TPPU tersebut mencakup pembelian aset-aset bernilai ekonomis dengan nilai lebih dari Rp 100 miliar.
Kasus ini merupakan bagian dari sejumlah perkara yang menyeret Abdul Gani Kasuba, termasuk suap terkait pengaturan proyek, rekomendasi pengurusan izin, serta jual beli jabatan, yang total nilai uang yang diterimanya diduga mencapai Rp 102 miliar.
KPK menegaskan komitmennya untuk mengungkap dan menindak pelaku korupsi demi keadilan dan kebersihan pemerintahan. Proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap Muhaimin Syarif akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
(N/014)
Oleh dr. Aslinar, Sp.A, M. BiomedHARI Tanpa Tembakau Sedunia mulai dicetuskan oleh WHO pada tahun 1987. WHO mengesahkan Resolusi WHA40.38 y
OpiniBATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi Pendampingan Forkopimda te
EkonomiMANDAILING NATAL Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, menghadiri pertemuan strategis antara Ketua Dewan Ek
Pertanian AgribisnisMANDAILING NATAL Serah terima jabatan (sertijab) Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berlangsung khi
KomunitasJEMBRANA Suasana penuh haru dan semangat mewarnai halaman SD Negeri 1 Mendoyo Dauh Tukad saat digelar pentas seni dan perpisahan siswa ke
PendidikanJAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angkat bicara soal memanasnya konflik bersenjata antara Iran d
NasionalJAKARTA Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan, memberikan pendapat ahli dalam sidang perkara dugaan suap pengurusan per
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius menanggapi eskalasi konflik antara Israel dan Iran dengan meningkatkan status siag
NasionalPADANGLAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas Utara (Paluta) menunjukkan komitmen kuatnya dalam menyikapi persoalan sengke
PemerintahanPADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) resmi melunc
Pemerintahan