Jemput Bola ke Nias, Sumut Kebut Pembangunan Jalan hingga Pelabuhan di Daerah 3T
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pembangunan di empat kabupaten di Kepulauan Nias yang masih masuk kat
PEMERINTAHAN
MEDAN -Penertiban bangunan gudang di lahan eks hak guna usaha (HGU) PTPN II yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang bersama dengan TNI dan Polri di Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, berujung ricuh. Tiga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang dilaporkan mengalami luka-luka dalam insiden ini.
Kericuhan terjadi ketika tim gabungan dari Pemkab Deli Serdang, TNI, dan Polri berusaha menertibkan sekitar 25 bangunan dan pagar yang berdiri tanpa izin di lahan bekas HGU PTPN II. Dalam proses penertiban, massa yang menolak pembongkaran melakukan perlawanan dengan melempar batu, sehingga menyebabkan luka pada beberapa personel Satpol PP.
“Saat ini ada tiga korban yang dilaporkan terkena lemparan batu. Dua di antaranya sudah dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan,” kata Kabid Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Satpol PP Kabupaten Deli Serdang, Awal Kurniawan, di lokasi kejadian pada Kamis (11/7/2024).
Salah satu korban, Noto, mengalami luka di kepala dan harus mendapatkan 15 jahitan akibat terkena lemparan batu. Selain korban luka, satu mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Deli Serdang juga menjadi sasaran amukan massa. Mobil dengan nomor polisi BK 8851 M tersebut hampir ludes terbakar di bagian depannya, dengan kerusakan parah pada bagian depan dan dalam kemudi.
“Warga membakar ban bekas, dan ketika pihak damkar masuk untuk memadamkan api, terjadi penolakan dari warga hingga mobil damkar menjadi rusak dan terbakar,” ujar Awal Kurniawan.
Awal Kurniawan menjelaskan bahwa tujuan dari penertiban ini adalah untuk membongkar bangunan gudang yang berdiri di lahan bekas HGU PTPN II yang terletak di Desa Sampali. Bangunan-bangunan tersebut diketahui tidak memiliki izin persetujuan bangunan gedung (PGB). Sebelum eksekusi dilakukan, Pemkab Deli Serdang telah memanggil pihak terkait untuk membahas masalah ini, namun tidak ada yang datang.
“Pembongkaran dilakukan terhadap beberapa gudang dan pagar yang tidak memiliki PGG. Ini merupakan kegiatan lanjutan dari sebelumnya. Ada sekitar 25 bangunan termasuk pagar dan gudang yang dibongkar,” jelas Awal Kurniawan.
Hingga saat ini, aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP masih bersiaga di lokasi kericuhan untuk menjaga keamanan sembari alat berat menghancurkan bangunan-bangunan yang ada. Gedung-gedung yang berdiri di lahan tersebut terlihat hampir rata dengan tanah.
Menurut informasi yang dihimpun dari Tribun Medan, lahan eks HGU PTPN II di Desa Sampali saat ini sudah dikuasai oleh Andi Baktiar dan Suprapto. Keduanya berhasil memenangkan gugatan di pengadilan melawan PTPN II, dan setelah putusan dari upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dikeluarkan, mereka meminta bantuan Satpol PP Deli Serdang untuk menertibkan setiap bangunan yang ada di lokasi tersebut.
Situasi di Desa Sampali masih memanas, dan pihak berwenang terus berupaya mengendalikan kericuhan agar tidak terjadi bentrokan lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan bahwa penertiban ini dilakukan untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa setiap bangunan yang berdiri memiliki izin yang sah
(N/014)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pembangunan di empat kabupaten di Kepulauan Nias yang masih masuk kat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar rincian aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi melantik dan memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan puluhan pejabat Eselon II serta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia masih dibayangbayangi persoalan pengangguran terdidik. Data terbaru per Februari 2026 mencatat sebanyak 1 juta lulusa
EKONOMI
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keterlibatan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar komunikasi publik Bambang Harymurti mengusulkan perubahan nomenklatur atau judul Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Jabatan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi berganti. Poppy Marulita Hutagalung resm
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat de
PEMERINTAHAN
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah diguncang isu keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas judi online. Menteri Sosial Sa
NASIONAL