
Presiden Prabowo Ambil Alih Polemik Empat Pulau Aceh-Sumut, Keputusan Dijadwalkan Pekan Depan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akan turun tangan langsung dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah yang meliba
Nasional
JAKARTA -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 71 triliun yang direncanakan untuk tahun 2025 menjadi fokus perdebatan dan apresiasi dari berbagai kalangan politik di Indonesia. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan pandangannya bahwa program ini adalah bukti transisi pemerintahan yang baik dari era Presiden Joko Widodo ke masa pemerintahan yang akan datang.
“Mengalihkan program ini dari sekadar makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat,” ungkap Muzani dalam pernyataannya kepada wartawan di kawasan DPR, Senayan, Jakarta. Dia menambahkan bahwa kesinambungan antara program-program pemerintahan sebelumnya dengan yang baru adalah langkah positif dalam membangun stabilitas dan kesejahteraan nasional.
Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono, juga memberikan dukungannya terhadap anggaran tersebut sebagai bagian dari kesepakatan antar-pemerintah. “Rp 71 triliun adalah angka yang sangat baik untuk memulai implementasi program makan bergizi gratis. Kami berkomitmen untuk melaksanakannya secara bertahap dengan memperhatikan kualitas belanja yang maksimal,” ujar Thomas dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Baca Juga:
Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menegaskan bahwa alokasi dana tersebut tidak akan membahayakan defisit anggaran nasional. “Meskipun terdapat alokasi besar untuk makan bergizi gratis, defisit anggaran tetap dalam batas aman. Ini merupakan harapan besar DPR yang senantiasa mendukung program-program yang berpihak kepada rakyat,” tegas Said di Kompleks Parlemen.
Politisi dari PDI Perjuangan, yang juga anggota rapat panitia kerja DPR, menyambut baik keleluasaan yang diberikan dalam merancang APBN 2025. “Visi dan misi pemerintahan yang baru perlu diakomodasi secara finansial untuk menjawab tantangan dan harapan masyarakat,” ujarnya dalam penjelasan terkait keputusan panja Rencana Kerja Pemerintah dan Kerangka Ekonomi Makro.
Baca Juga:
Sebagai bagian dari agenda politik yang terus berkembang, implementasi program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga langkah strategis dalam membangun kualitas hidup bangsa. Diskusi terus berlanjut di tingkat legislatif dan eksekutif untuk memastikan anggaran tersebut memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan sosial ekonomi.
Dengan demikian, transparansi, kesinambungan, dan efektivitas pengelolaan anggaran menjadi sorotan utama dalam mengawal program makan bergizi gratis sebagai salah satu tonggak pembangunan nasional di masa mendatang.
(N/014)
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akan turun tangan langsung dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah yang meliba
NasionalKUANSING Pasangan suami istri berinisial AYS (28) dan YP (24) ditangkap aparat Polres Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, setelah diduga
Hukum dan KriminalJAMBI Aliansi Warga Sipil Indonesia (AWaSI) Jambi akan menggelar aksi unjuk rasa secara bergilir selama empat hari berturutturut, mulai
KomunitasTAPANULI SELATAN Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkot
Hukum dan KriminalSURABAYA Sebanyak 11 jemaah haji asal Jawa Timur diduga terpapar Covid19 setelah tiba di Asrama Haji Debarkasi Surabaya, Sabtu (14/6/20
KesehatanJAKARTA Direktur Utama PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Patrick Walujo, enggan berkomentar terkait rumor yang menyebut Danantara ten
EkonomiLAMPUNG Seorang pria berinisial FO (46), warga Kampung Setia Negara, Kecamatan Baradatu, Way Kanan, ditangkap polisi atas dugaan penipua
Hukum dan KriminalDELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, secara resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Kwartir Cabang (Kwarcab) G
PendidikanBANDUNG Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, angkat bicara terkait penahanan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung, Edy Mar
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk tidak panik menyikapi peningkatan kasus COVID19 yang
Kesehatan