JAKARTA -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 71 triliun yang direncanakan untuk tahun 2025 menjadi fokus perdebatan dan apresiasi dari berbagai kalangan politik di Indonesia. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan pandangannya bahwa program ini adalah bukti transisi pemerintahan yang baik dari era Presiden Joko Widodo ke masa pemerintahan yang akan datang.
“Mengalihkan program ini dari sekadar makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat,” ungkap Muzani dalam pernyataannya kepada wartawan di kawasan DPR, Senayan, Jakarta. Dia menambahkan bahwa kesinambungan antara program-program pemerintahan sebelumnya dengan yang baru adalah langkah positif dalam membangun stabilitas dan kesejahteraan nasional.
Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono, juga memberikan dukungannya terhadap anggaran tersebut sebagai bagian dari kesepakatan antar-pemerintah. “Rp 71 triliun adalah angka yang sangat baik untuk memulai implementasi program makan bergizi gratis. Kami berkomitmen untuk melaksanakannya secara bertahap dengan memperhatikan kualitas belanja yang maksimal,” ujar Thomas dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Baca Juga:
Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menegaskan bahwa alokasi dana tersebut tidak akan membahayakan defisit anggaran nasional. “Meskipun terdapat alokasi besar untuk makan bergizi gratis, defisit anggaran tetap dalam batas aman. Ini merupakan harapan besar DPR yang senantiasa mendukung program-program yang berpihak kepada rakyat,” tegas Said di Kompleks Parlemen.
Politisi dari PDI Perjuangan, yang juga anggota rapat panitia kerja DPR, menyambut baik keleluasaan yang diberikan dalam merancang APBN 2025. “Visi dan misi pemerintahan yang baru perlu diakomodasi secara finansial untuk menjawab tantangan dan harapan masyarakat,” ujarnya dalam penjelasan terkait keputusan panja Rencana Kerja Pemerintah dan Kerangka Ekonomi Makro.
Baca Juga:
Sebagai bagian dari agenda politik yang terus berkembang, implementasi program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga langkah strategis dalam membangun kualitas hidup bangsa. Diskusi terus berlanjut di tingkat legislatif dan eksekutif untuk memastikan anggaran tersebut memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan sosial ekonomi.
Dengan demikian, transparansi, kesinambungan, dan efektivitas pengelolaan anggaran menjadi sorotan utama dalam mengawal program makan bergizi gratis sebagai salah satu tonggak pembangunan nasional di masa mendatang.
(N/014)
JAKARTA Dewan Pers memberikan perhatian besar terhadap penetapan Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan JakTV, sebagai tersangka dalam kasus ya
Hukum dan Kriminal
ACEH Pelayanan medis di RSIA Keluarga Desa Kutacane, Aceh Tenggara, mendapat sorotan publik setelah sebuah video cekcok antara keluarga pa
Kesehatan
BINJAI Menteri Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan kunjungan kerja ke Kota Binjai, Sumatera
Pemerintahan
VATIKAN Puluhan ribu umat Katolik dari seluruh penjuru dunia membanjiri Vatikan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransisk
Internasional
Nampo, Korea Utara Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un resmi meluncurkan kapal perusak baru seberat 5.000 ton dalam sebuah upacara militer
Internasional
MEDAN Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan narkoba, Wali Kota Medan Rico Waas mem
Pemerintahan
SUMSEL Presiden Prabowo Subianto mendorong masyarakat untuk mulai menanam cabai di rumah masingmasing sebagai bagian dari solusi konkret m
Ekonomi
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Purnawirawan TNI Letnan Jenderal Sutiyoso secara terbuka menyatakan dukungannya terh
Politik
PEMATANG SIANTAR Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, secara resmi meresmikan Monumen Sang Naualuh Damanik pada Sabtu (26/4/2025) de
Pemerintahan
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah berkomitmen terhadap pembangunan etika dan moral spiritual sebagai pondasi dalam membangun
Pemerintahan
