KPK Bongkar Modus “Uang Hangus” Eks Sekjen MPR, Bagaimana Kronologinya?
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya istilah uang hangus dalam kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan S
HUKUM DAN KRIMINAL
Batu Bara, 24 Juni 2024 – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna untuk membahas Pandangan Umum Fraksi atas Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2045. Rapat ini diadakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD dan dimulai pukul 10.00 WIB.
Rapat dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Bapak Safi’i, SH, dan PJ Bupati Batu Bara yang diwakili oleh Asisten I, Bapak Rusian Heri, S.Sos, M.AP. Juga hadir Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara, Bapak Azhar, S.Pd., M.Pd, seluruh Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, serta perwakilan OPD dan unsur Forkopimda.
Pandangan Umum Fraksi:
1. PDI Perjuangan: Mengharapkan agar kedua Ranperda segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pandangan ini disampaikan oleh Bapak Amirtan.
2. Golkar: Mendorong penyelesaian RPJPD Kabupaten Batu Bara 2025-2045 dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 tepat waktu, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri dan Permendagri terkait. Disampaikan oleh Ibu Rizky Aryetta, S.ST., M.Si.
3. Gerindra: Menekankan pentingnya RPJPD sebagai dokumen strategis untuk pembangunan jangka panjang, dan perlunya komitmen politik untuk merealisasikannya. Disampaikan oleh Bapak Andriyansyah.
4. PAN: Mengapresiasi Ranperda RPJPD dan menekankan pentingnya strategi riil dalam pelaksanaan program pembangunan. Disampaikan oleh Bapak Suprayitno.
5. Demokrat: Mengapresiasi upaya peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi belanja, serta mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas Ranperda lebih lanjut. Disampaikan oleh Bapak Azuar Simanjuntak, SE.
6. PKS: Meminta pembentukan pansus untuk LKPD APBD 2023 dan mengapresiasi penyusunan RPJPD 2025-2045. Disampaikan oleh Bapak Zulham Maulana, ST.
7. Nasdem: Mendukung RPJPD 2025-2045 dan berharap dokumen tersebut menjadi rencana yang matang dan terarah, melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pandangan ini tidak dibacakan karena ketidakhadiran perwakilan.
8. PPP: Mengapresiasi audit BPK dan memberikan catatan untuk peningkatan pendapatan asli daerah serta optimalisasi pengeluaran pembiayaan. Disampaikan oleh Bapak Ahmad Badri, SH.
9. PBB: Meminta klarifikasi atas beberapa isu terkait pelaksanaan APBD 2023 dan menekankan pentingnya RPJPD sebagai pedoman pembangunan. Disampaikan oleh Bapak Sarianto Damanik, SE.
10. NKB: Mengajak sinergi dalam implementasi RPJPD dan tindak lanjut rekomendasi BPK RI. Disampaikan oleh Bapak H. Rohadi, SP.
Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk membahas lebih lanjut kedua Ranperda di tingkat panitia khusus.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya istilah uang hangus dalam kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan S
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, sepanjang 2025 aktif mendorong penguatan ekosistem ekonomi daerah m
EKONOMI
LUBUK PAKAM, DELI SERDANG Perjuangan para laskar dan pejuang lokal yang rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia menjadi fondasi kokoh
NASIONAL
LUBUK PAKAM Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melanjutkan program rehabilitasi fasilitas pendidikan dengan meresmikan pembangunan toilet
PENDIDIKAN
JAMBI Sebuah insiden yang mengejutkan dunia pendidikan terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3, Kabupaten Tanjung Jabung Tim
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan kayu hanyut yang terbawa banjir di Sumatera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat t
NASIONAL
TAKENGON Pascabanjir bandang yang menerjang Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) melal
NASIONAL
TAKENGON Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Aceh Tengah memperkuat layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana dengan mem
NASIONAL
BANDA ACEH Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Banda Aceh resmi melantik 45 pengurus Dewan Pengurus Cabang
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Korban banjir di Aceh mendapat bantuan kemanusiaan senilai Rp 2,5 miliar dari PT Tiara Marga Trakindo (TMT). Bantuan tersebut
NASIONAL
