Usulan Pembatasan Masa Jabatan Menguat, Ini Deretan Ketum Parpol yang Paling Lama Menjabat
JAKARTA Wacana pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik kembali mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomend
POLITIK
JAKARTA – Panggilan klarifikasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, pada Kamis (20/6) mengenai pernyataannya tentang persetujuan seluruh fraksi untuk melakukan amandemen UUD 1945, berakhir dengan kekosongan kursi Bamsoet. Absennya Bamsoet dari acara klarifikasi tersebut disampaikan melalui surat yang dikirimkan kepada MKD. Ketua MKD, Adang Daradjatun, menegaskan bahwa sebelumnya Bamsoet telah menunjukkan penghormatannya terhadap panggilan tersebut.
Pada suratnya, Bamsoet menyatakan bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh jadwal yang padat sebagai Ketua MPR RI. Meskipun begitu, MKD tetap memberikan perhatian serius terhadap klarifikasi ini sebagai bagian dari proses yang transparan dan akuntabel dalam menangani pernyataan publik yang signifikan.
Sebelumnya, pernyataan Bamsoet mengenai kesepakatan seluruh fraksi untuk melakukan amandemen UUD 1945 telah menimbulkan polemik dan perlu klarifikasi lebih lanjut untuk memperjelas konteks dan implikasinya. Dalam keterangan tertulisnya kepada MKD, Bamsoet juga menyampaikan keterbukaan untuk menjelaskan pandangannya secara lebih detail pada kesempatan lain yang akan disepakati bersama.
Kehadiran Bamsoet sebagai Ketua MPR RI yang secara langsung terlibat dalam proses legislasi nasional menjadikan setiap pernyataannya memiliki dampak yang signifikan bagi kebijakan negara. MKD, sebagai lembaga internal DPR RI yang bertanggung jawab terhadap etika dan perilaku anggota parlemen, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan proses klarifikasi ini berjalan sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang berlaku.
Sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas publik, proses klarifikasi ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab MKD untuk menjaga integritas lembaga legislatif. Publik terus mengawasi perkembangan terkait klarifikasi ini, sambil menunggu hasil dan langkah selanjutnya dari MKD.
(N/014)
JAKARTA Wacana pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik kembali mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomend
POLITIK
JAKARTA Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menegaskan kembali pandangannya terkait peristiwa kerusuhan Mei 1998 dengan menyatakan bahwa tid
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melakukan investigasi terhadap kasus dugaan pengangkatan rahim pasien bernama Mimi Maisyar
KESEHATAN
MEDAN Aroma kemenyan yang perlahan mengepul di udara kerap dianggap sekadar wewangian khas dalam ritual tradisional. Namun, bagi sebagia
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Indonesia dan China didorong memperkuat kerja sama kepolisian dalam menghadapi meningkatnya kejahatan siber lintas negara.Dorong
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kota Medan kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional setelah dinobatkan sebagai Excellent City in Digital Public Service
PEMERINTAHAN
JAKARTA Surah Al Mulk dikenal luas di kalangan umat Islam sebagai salah satu surah dalam AlQur&039an yang memiliki keutamaan khusus.
AGAMA
PADANG Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Kamser Maroloan Sitan
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Adib MiftahulBENJAMIN Franklin pernah mewariskan sebuah adagium klasik Well done is better than well said. Kerja nyata jauh lebih b
OPINI
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kembali dibuka pada 2026 dengan menawarkan
EKONOMI