Skandal Palak Sopir: Oknum Dishub Ancam ‘Kandangi’ Pikap di Jakbar

JAKARTA -Kemacetan, uang rokok, dan tuduhan palsu terhadap surat kendaraan; semuanya terungkap dalam satu kejadian memalukan di jalanan Jakarta. Seorang oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub) diduga melakukan pemalakan terhadap sopir mobil pikap di Jalan Daan Mogot Raya, Jakarta Barat.

Detik memuat cerita ini dalam media sosial Instagram pada Senin (10/6/2024), memperlihatkan keserakahan seorang petugas yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat. Dalam rekaman, terlihat oknum petugas Dishub tersebut mengenakan seragam berwarna biru muda dengan rompi oranye, tampak meminta uang sebesar Rp 50 ribu kepada sopir mobil pikap.

“Kalau mau uang rokok aku nggak ada duit, Pak, aku cuma punya duit, ini aja cuma Rp 50 ribu aja buat bensin itu bensinnya kayak gitu, Pak, malah bapak mau minta uang rokok,” keluh sopir mobil pikap dalam video tersebut.

Namun, petugas Dishub tersebut tidak mengindahkan keluhan sopir. Dia terus meminta uang rokok tersebut, meski sopir hanya memiliki uang Rp 52 ribu dan belum mengisi bensin atau makan.

“Saya cuma megang uang Rp 52 ribu ini, Pak. Nih, Pak. Bapak masih tega mau minta ini, Pak?” ujar sopir mobil pikap dengan nada putus asa.

Sementara itu, petugas Dishub dengan santainya menyatakan bahwa KIR mobil tersebut sudah mati, meskipun belum ada bukti yang membenarkan klaim tersebut. Dia bahkan menyebut bahwa penilaiannya didasarkan pada “feeling” dan “intelijen feeling”.

“Percakapan di antara keduanya kemudian berakhir ketika oknum petugas Dishub itu menyadari tingkah polahnya sedang direkam oleh si sopir mobil pikap,” tulis detik dalam artikelnya.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional (Dalops) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta, Harlem Simanjuntak, memastikan bahwa petugas tersebut sedang dalam proses pemeriksaan. Namun, dia menegaskan bahwa semua harus melalui prosedur yang benar, termasuk pelaporan ke atasan.

Skandal ini tidak hanya mencoreng nama petugas tersebut, tetapi juga menciptakan kekhawatiran akan kejujuran dan profesionalisme petugas yang seharusnya melayani masyarakat dengan baik. Kita berharap agar tindakan tegas diambil untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa kecurangan semacam ini tidak terulang di masa depan.

(N/014)